Mohammad Toha Minta Kemendagri Data Pulau yang Berpotensi Sengketa Antar Daerah
majalahsuaraforum.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melakukan pendataan terhadap pulau-pulau yang berpotensi menjadi objek sengketa antar daerah. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik horizontal serta menghindari sengketa hukum yang berkepanjangan.
“Toha menekankan bahwa konflik batas wilayah seringkali bermula dari ketidakjelasan data kepemilikan pulau dan batas administratif. Karena itu, pendataan yang akurat harus menjadi prioritas utama,” ujar Toha di Jakarta, Kamis (20/6).
Ia menyarankan Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial (BIG), guna menghasilkan data geospasial yang akurat dan dapat dijadikan dasar hukum dalam penetapan batas wilayah.
Toha juga mencontohkan beberapa kasus yang masih menjadi perhatian, seperti sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, serta beberapa wilayah di Kepulauan Riau dan Jawa Timur yang rawan perselisihan antar pemerintah daerah.
“Kasus seperti antara Aceh dan Sumut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menetapkan batas wilayah secara objektif, berbasis fakta dan sejarah kepemilikan yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian batas wilayah harus dilandaskan pada dokumen resmi, hasil kajian sejarah, serta pengukuran geospasial yang sah. Pendekatan ini dinilai penting agar tidak menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat lokal yang merasa memiliki ikatan historis terhadap pulau-pulau tersebut.
Menurut Toha, jika pendataan dan penetapan batas wilayah dilakukan sejak dini dan berdasarkan data yang valid, potensi konflik bisa diredam, dan pembangunan daerah pun bisa berjalan lebih terencana tanpa hambatan administratif.
Komisi II DPR RI, lanjutnya, siap mendukung upaya Kemendagri dalam memperkuat administrasi kewilayahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.
Pen. Dew.
