Anggota DPR: “Masa Tahanan 19 Napi Yang Kabur dari Lapas Nabire Harus Ditambah!”
majalahsuaraforum.com, 5 Juni 2025 — Insiden kaburnya 19 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, menuai sorotan tajam dari parlemen. Sejumlah anggota DPR RI mendesak agar para napi yang berhasil ditangkap kembali diberi sanksi tambahan berupa penambahan masa hukuman sebagai bentuk efek jera dan penegakan hukum yang tegas.
Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, menilai bahwa pelarian tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap aturan pemasyarakatan, tetapi juga bentuk pembangkangan terhadap sistem hukum nasional.
“Setiap napi yang melarikan diri harus mendapat konsekuensi hukum tambahan. Ini penting untuk menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap sistem pemasyarakatan tidak bisa ditoleransi,” ujar salah satu anggota Komisi III DPR RI, Kamis (5/6).
Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Keamanan Lapas
Tak hanya menyoroti perilaku para napi, anggota DPR juga meminta Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan Lapas Nabire dan lapas-lapas lain di wilayah rawan.
“Ini sudah bukan kali pertama terjadi. Lapas kita masih punya banyak kelemahan, baik dari segi infrastruktur maupun jumlah petugas. Harus ada pembenahan serius,” tegasnya.
Menurut data sementara, para narapidana kabur dengan memanfaatkan kelengahan petugas serta lemahnya pengamanan fisik di lingkungan lapas. Beberapa napi diketahui menjalani hukuman atas kasus kejahatan berat seperti pembunuhan dan perampokan.
Polri dan Kemenkumham Diminta Percepat Penangkapan
Hingga kini, tim gabungan dari Polri dan petugas pemasyarakatan masih melakukan pencarian terhadap para napi yang melarikan diri. DPR mendesak agar proses penangkapan dipercepat dan keamanan di sekitar Nabire ditingkatkan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas.
“Ini bukan hanya soal pelarian napi. Ini soal keamanan masyarakat. Kami minta agar seluruh napi yang kabur segera ditangkap dan diproses hukum tambahan,” ujar anggota dewan lainnya.
Pemerintah Diminta Perkuat Anggaran Pemasyarakatan
Sejumlah anggota DPR juga menekankan perlunya peningkatan anggaran untuk perbaikan fasilitas lapas dan penambahan personel pengamanan, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas seperti Papua.
“Kita tidak bisa terus berharap pada sistem yang sudah usang. Pemerintah harus anggarkan lebih untuk reformasi sistem pemasyarakatan,” pungkasnya.
Dengan kejadian ini, DPR RI menegaskan akan terus memantau penanganan kasus pelarian napi dari Lapas Nabire dan mendorong langkah-langkah pembenahan agar insiden serupa tidak kembali terulang.
Ditulis oleh: Hilda.
