majalahsuaraforum.com – Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan surat keputusan mengenai kepengurusan FFI.
Pengaduan itu ditandatangani oleh Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar. FFI meminta Komite Etik mengusut secara independen proses penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Melalui laporan tersebut, FFI mempersoalkan keputusan PSSI yang menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan yang sebelumnya dihasilkan melalui kongres. FFI menilai penerbitan keputusan itu perlu ditinjau berdasarkan Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.
Dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11/2026), FFI menguraikan empat dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pengaduan kepada Komite Etik PSSI.
Pertama, dugaan tidak adanya landasan kewenangan dalam statuta.
FFI menyoroti penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028. Menurut FFI, keputusan tersebut tidak mencantumkan ketentuan dalam Statuta PSSI yang secara khusus memberikan kewenangan kepada PSSI untuk melakukan tindakan tersebut.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Ketentuan tersebut, menurut FFI, mengatur bahwa pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota harus dilakukan melalui mekanisme kongres masing-masing organisasi.
Kedua, dugaan pengabaian hak jawab dan prosedur penyelesaian sengketa internal.
FFI menyatakan keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan tanpa melalui pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberian kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan pembelaan.
Selain itu, FFI mempertanyakan tidak adanya teguran tertulis minimal tiga kali dari Badan Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.
FFI juga menilai Sekretariat Jenderal PSSI tidak menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam jangka waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
Ketiga, dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif PSSI.
FFI meminta Komite Etik menyelidiki informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang anggota Exco PSSI yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PSSI provinsi dalam menggalang maupun menekan Asosiasi Futsal Provinsi agar mengajukan permohonan KLB FFI.
Anggota Exco tersebut juga diduga ikut mengambil keputusan dalam rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 tanpa terlebih dahulu menyatakan adanya potensi konflik kepentingan.
Dalam persoalan ini, FFI merujuk Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI sebagai dasar aturan yang perlu diperiksa.
Keempat, dugaan intervensi terhadap independensi asosiasi anggota.
FFI menilai penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberikan mandat untuk menyelenggarakan KLB pemilihan kepengurusan FFI berpotensi mengambil alih kewenangan dan mekanisme internal organisasi.
Menurut FFI, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip netralitas serta kebebasan asosiasi anggota dari campur tangan pihak ketiga. Prinsip itu tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.
“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama,” tegas Michael.
Michael menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Komite Etik PSSI. Pasalnya, dugaan pelanggaran serupa dikhawatirkan dapat berdampak terhadap keberadaan dan independensi asosiasi anggota PSSI lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh para pimpinan organisasi sepak bola nasional tersebut.
“Jujur saya dihubungi beberapa asosiasi anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tetapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup sepak bola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan muruah FFI sebagai asosiasi, tetapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke komite etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar sepak bola Indonesia,” tambah Michael.
Dalam pengaduannya, FFI turut meminta Komite Etik membentuk tim investigasi khusus sesuai Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI. Tim tersebut diharapkan dapat memeriksa dokumen rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, melakukan verifikasi terhadap 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan dari seluruh pihak terkait secara objektif dan transparan.
FFI juga menegaskan bahwa Komite Etik merupakan badan yudisial independen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tanpa intervensi dari organ PSSI lainnya. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI.
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan tersebut, FFI menyatakan telah menyampaikan laporan pengaduan yang sama kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
jay.











