majalahsuaraforum.com – Pemerintah masih memiliki anggaran belanja negara sebesar Rp945,2 triliun yang harus direalisasikan dalam dua bulan terakhir 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan anggaran, khususnya untuk program prioritas yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pelaksanaan belanja prioritas perlu segera diselesaikan agar dampaknya bisa dinikmati masyarakat. Meski demikian, percepatan penyerapan anggaran harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan tidak dilakukan secara sembarangan.
“Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun dengan tetap dengan menjaga efisiensi. Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dipantau secara daring, Jumat (13/11/2026).
Penyerapan Belanja Negara Baru Mencapai 78 Persen
Berdasarkan catatan hingga Oktober 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari total pagu APBN. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan realisasi tersebut, pemerintah masih memiliki anggaran sekitar Rp945,2 triliun yang perlu disalurkan selama November dan Desember 2026. Pemerintah pun mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program agar penyerapan anggaran tidak terkonsentrasi pada akhir tahun.
Dari total belanja yang telah direalisasikan, pengeluaran kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp1.239 triliun. Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.104,5 triliun hingga Oktober 2026.
Kedua komponen tersebut menjadi bagian penting dari pengeluaran pemerintah untuk menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban negara.
Karena itu, percepatan realisasi anggaran pada sisa tahun berjalan diharapkan tidak sekadar meningkatkan angka penyerapan. Pemerintah juga ingin memastikan belanja yang dikeluarkan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transfer ke Daerah Sudah Mencapai 94,3 Persen
Di sisi lain, penyaluran transfer ke daerah (TKD) juga menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Hingga Oktober 2026, realisasinya telah mencapai Rp653,6 triliun atau sekitar 94,3 persen dari target awal sebesar Rp693 triliun.
Namun, pemerintah telah melakukan penyesuaian dengan menambah alokasi transfer ke daerah. Dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp693 triliun, pagu TKD kini meningkat menjadi Rp726,2 triliun.
Dengan adanya penambahan tersebut, masih terdapat anggaran transfer ke daerah yang harus disalurkan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan alokasi tersebut membuat keseluruhan pagu transfer ke daerah menjadi lebih besar dibandingkan target awal.
“Dengan tambahan ini maka keseluruhannya transfer ke daerah transfer ke daerah pagunya adalah Rp726,2 triliun,” pungkas Suahasil.
lan.
