foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran sebesar Rp 90,85 triliun untuk pembayaran tunjangan guru selama 2026. Dana tersebut disalurkan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di Indonesia.
Alokasi anggaran tersebut dipaparkan dalam Taklimat Media Capaian Program Prioritas Ditjen GTK Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan catatan Ditjen GTK, anggaran tunjangan tersebut diperuntukkan bagi dua kelompok tenaga pendidik, yakni guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dan guru non-ASN.
Sebanyak 1,7 juta guru ASN daerah memperoleh alokasi anggaran Rp 70,64 triliun. Dana tersebut mencakup pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta tambahan penghasilan.
Sementara itu, pemerintah menganggarkan Rp 20,21 triliun untuk 916.075 guru non-ASN. Anggaran bagi kelompok tersebut dialokasikan untuk pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus.
Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail menyampaikan bahwa terdapat perubahan dalam sistem penyaluran tunjangan bagi guru non-ASN pada 2026. Jika sebelumnya pencairan dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan, kini pembayaran diberikan setiap bulan.
“Mulai tahun 2026, tunjangan guru non-ASN sudah disalurkan per bulan. Yang mana tahun 2025 sebelumnya masih disalurkan per triwulan,” ujar Temu Ismail.
Peningkatan alokasi tunjangan guru juga berkaitan dengan percepatan penyelesaian program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2025. Program tersebut mendorong bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik di berbagai satuan pendidikan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap peningkatan kualifikasi akademik para guru.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Pemenuhan Kualifikasi Akademik gelombang pertama hingga ketiga. Program ini memberikan kesempatan kepada 61.777 guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4).
Dari sisi peningkatan profesionalisme, Ditjen GTK mencatat sebanyak 92.001 lulusan PPG calon guru. Selain itu, terdapat 2,8 juta guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik melalui program PPG Guru Tertentu selama periode 2020 hingga 2025.
Nunuk menegaskan, keberhasilan program prioritas Ditjen GTK tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang disediakan maupun banyaknya peserta yang terlibat. Pemerintah juga memperhatikan dampak nyata dari program tersebut terhadap pelaksanaan tugas guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
“Program prioritas Ditjen GTK bukan sekadar menjalankan program, tetapi memastikan guru mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara profesional di dalam kelas,” tegas Nunuk Suryani.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kemendikdasmen berupaya memberikan dukungan yang lebih menyeluruh kepada tenaga pendidik. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tunjangan, sekaligus pengembangan kemampuan akademik dan kompetensi profesional.
Pemerintah berharap penyaluran tunjangan serta pelaksanaan program peningkatan kualitas guru dapat membantu tenaga pendidik menjalankan tanggung jawabnya secara lebih optimal dan profesional.
dw.











