majalahsuaraforum.com-Lapas Pemuda Kelas IIB Plantungan mengikuti kegiatan pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara daring melalui Zoom Virtual Meeting pada Senin, 7 September 2026, pukul 07.30 WIB. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Lapas Pemuda Plantungan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap arahan pimpinan dapat dipahami dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dalam pengarahan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Drs. Mashudi, menyampaikan sejumlah arahan yang berkaitan dengan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Secara umum, jajaran diingatkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, pengawasan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satuan kerja.
Selain itu, pengarahan juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi, kepedulian terhadap berbagai isu yang berkembang, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas yang profesional dan bertanggung jawab. Aspek kehumasan juga menjadi perhatian, khususnya dalam membangun komunikasi publik dan menyikapi berbagai informasi yang berkaitan dengan Pemasyarakatan.
Kepala Lapas Pemuda Kelas IIB Plantungan, Bapak Suharno, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap arahan pimpinan dengan melakukan penguatan internal di lingkungan Lapas Pemuda Plantungan.
“Setiap arahan pimpinan menjadi perhatian dan pedoman bagi kami dalam melaksanakan tugas. Kami akan terus memperkuat kedisiplinan, keamanan, koordinasi, serta kualitas pelayanan agar pelaksanaan tugas di Lapas Pemuda Plantungan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan,” ujar Suharno.
Suharno menambahkan bahwa sinergi dan kekompakan seluruh jajaran merupakan hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Ia berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.
Keikutsertaan Lapas Pemuda Kelas IIB Plantungan dalam pengarahan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus mengikuti kebijakan dan arahan pimpinan, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan berjalan sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.(hil)
