Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Pemerintah Iran berencana menetapkan zona terlarang baru di kawasan Teluk dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Teheran tengah menyiapkan peta koridor pelayaran baru yang akan digunakan untuk melintasi Selat Hormuz.
Rencana tersebut muncul ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat. Serangkaian serangan terhadap kapal yang terjadi pada akhir pekan turut memicu kekhawatiran mengenai gangguan pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan zona terlarang tersebut akan mencakup wilayah yang lebih luas di kawasan Teluk. Area itu disebut akan dimulai dari lokasi yang menjadi titik awal blokade AS terhadap Iran.
“Zona terlarang baru akan dimulai dari tempat blokade AS terhadap Iran dimulai dan meluas ke wilayah Teluk,” kata Rezaei dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran yang dilansir Reuters, Senin (7/9/2026).
Rezaei belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk maupun batas wilayah zona tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa kapal yang memasuki kawasan baru itu akan dikenai konsekuensi berupa pencantuman dalam daftar sanksi.
Di sisi lain, Iran juga disebut akan segera mengesahkan jalur pelayaran baru untuk kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Jalur tersebut dinilai penting karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.
Sebagian besar lalu lintas kapal tanker di selat tersebut saat ini masih terganggu akibat konflik dan ketegangan militer yang berlangsung.
“Peta koridor internasional baru yang berada di perairan Iran dan Oman serta akan dikelola Iran telah disepakati dan seharusnya ditandatangani dalam beberapa hari mendatang,” ujarnya.
Rezaei menegaskan bahwa Iran baru akan membuka kembali Selat Hormuz secara penuh apabila AS menghentikan tindakan yang menurut Teheran merupakan ancaman terhadap negaranya.
“Kami hanya akan berkomitmen membuka Selat Hormuz ketika mereka (Amerika) menghentikan sabotase, ancaman, dan serangan terhadap Iran,” tambah Rezaei.
Konflik Iran-AS Kembali Memanas Situasi tersebut terjadi sekitar enam bulan setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran yang kemudian memicu perang. Konflik yang berlangsung hingga kini dinilai belum menemukan titik penyelesaian.
Kesepakatan gencatan senjata awal yang dicapai pada Juni 2026 telah runtuh. Sementara itu, berbagai upaya diplomatik untuk kembali menghidupkan proses perdamaian belum menghasilkan perkembangan berarti.
Setelah aktivitas militer relatif menurun sepanjang sebagian besar Agustus, serangkaian serangan balasan kembali terjadi pada akhir pekan.
Komando Pusat AS menyatakan pasukannya menyerang tiga kapal tanker minyak Iran pada Sabtu (5/9/2026). Salah satu kapal yang menjadi sasaran berada di sekitar Pulau Kharg, wilayah yang dikenal sebagai pusat ekspor minyak utama Iran.
Serangan tersebut berlangsung setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelumnya menyerang kapal perang AS yang berada di kawasan tersebut.
Iran sendiri masih memiliki kemampuan untuk menyerang kepentingan AS di negara-negara sekitar sekaligus menghambat arus minyak melalui Selat Hormuz.
Sebelum konflik berlangsung, sekitar seperlima pasokan minyak dunia diketahui melewati jalur strategis tersebut. Karena itu, setiap gangguan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz berpotensi memberikan dampak besar terhadap pasar energi global.
Data pelayaran menunjukkan rata-rata hanya sekitar 10 kapal komoditas yang melewati Selat Hormuz setiap hari dalam 10 hari terakhir. Jumlah tersebut menjadi yang terendah sejak Mei 2026.
Penurunan aktivitas pelayaran turut berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Pada Senin (7/9/2026), harga minyak mentah Brent tercatat meningkat 0,8% hingga berada di atas US$97 per barel.
Tekanan Sanksi Membebani Perekonomian Iran Selain menghadapi ancaman konflik militer, Iran juga tengah berupaya mengatasi tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh sanksi Amerika Serikat.
Pemerintah Iran menyatakan akan meningkatkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak sanksi tersebut. Namun, tiga sumber senior Iran menyebut kampanye AS untuk menekan perekonomian Iran melalui blokade ekspor minyak serta upaya memberantas praktik penghindaran sanksi semakin sulit ditanggung.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf memperingatkan AS agar memahami perubahan situasi sebelum keadaan menjadi semakin buruk.
“Mulai sekarang, setiap serangan terhadap kepentingan dan keamanan Iran akan mendapat respons yang lebih cepat, lebih berat, dan lebih menyakitkan,” kata Qalibaf dalam pidato yang dipublikasikan melalui kanal Telegram miliknya.
Menurut Qalibaf, persoalan yang dihadapi Iran bukan hanya mengenai konflik bersenjata. Saat ini, pemerintah juga harus menghadapi persoalan produksi serta kesejahteraan masyarakat.
Dia menyebut sejumlah masalah ekonomi yang menjadi tantangan, mulai dari perubahan nilai tukar yang tajam, inflasi, pengangguran hingga pengelolaan pasar.
Qalibaf mengatakan masyarakat Iran pada dasarnya mampu menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Namun, menurut dia, masyarakat tidak dapat menerima buruknya pengelolaan maupun tidak adanya langkah nyata dari pemerintah.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh menyatakan pemerintah akan menghadapi tekanan ekonomi AS melalui serangkaian reformasi.
Dia juga membantah anggapan bahwa sanksi ekonomi akan membuat Iran mengubah kebijakan yang selama ini ditempuh.
“Mereka berbicara tentang tekanan ekonomi dan isolasi, memutus hubungan keuangan, dan berpikir dengan menekan perekonomian suatu negara mereka dapat mengubah keputusan rakyatnya,” kata Madanizadeh, dikutip media pemerintah Iran, Minggu.
“Saya harus memperjelas satu hal: tanggung jawab untuk mereformasi perekonomian Iran berada pada pemerintah dan rakyatnya, bukan Departemen Keuangan AS,” tambahnya.
Red.
