majalahsuaraforum.com – Penyidikan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mulai mengarah pada dugaan keterlibatan pihak korporasi. Penyidik memanggil sejumlah petinggi perusahaan untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan program tersebut.
Dalam pemeriksaan terbaru, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa sebanyak 16 saksi. Sebagian besar saksi yang dipanggil merupakan direktur perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan pelaksanaan maupun distribusi program MBG.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperdalam rangkaian perkara, termasuk menelusuri hubungan kerja sama serta distribusi proyek yang berkaitan dengan program MBG.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan,” kata Anang dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Sejumlah Direktur Perusahaan Dipanggil Beberapa pimpinan perusahaan yang dimintai keterangan berasal dari berbagai badan usaha. Di antaranya direktur PT MDT, PT AJS, PT WMB, PT ACG, PT BCS, dan PT BMA.
Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah direktur dari PT EC, PT SSA, PT MHT, serta PT MTS.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar kalangan perusahaan. Penyidik juga meminta keterangan dari tenaga ahli Badan Gizi Nasional (BGN), mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pihak yayasan yang dianggap mengetahui proses pelaksanaan program MBG.
Kehadiran sejumlah petinggi perusahaan dalam pemeriksaan menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Aparat penegak hukum kini tidak hanya melihat aspek kebijakan dalam pelaksanaan program, tetapi juga mulai menelusuri kemungkinan adanya peran pihak swasta dalam rangkaian pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Penyidik mendalami kemungkinan adanya pengaturan proyek hingga dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaan yang berkaitan dengan program tersebut.
Sudah Periksa Sekitar 80 Saksi Sejauh ini, Kejagung telah meminta keterangan dari sekitar 80 saksi dalam perkara dugaan korupsi program MBG.
Penyidikan tersebut juga telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional hingga pihak swasta.
Para tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara tersebut. Sejumlah dugaan modus yang sedang didalami penyidik antara lain praktik suap terkait penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dugaan mark-up dalam pengadaan wadah makanan.
Penyidik masih terus memetakan hubungan antara para pihak untuk mengetahui peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Pendalaman terhadap kalangan korporasi juga menjadi bagian dari upaya Kejagung untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang turut berperan atau memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan dalam program MBG.
Lodewyk Pusung Kembali Ajukan Praperadilan Di tengah proses penyidikan, salah satu tersangka, Lodewyk Pusung, kembali mengajukan permohonan praperadilan.
Permohonan tersebut berkaitan dengan upaya menguji sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik Kejagung.
Langkah hukum itu ditempuh setelah permohonan praperadilan sebelumnya tidak dikabulkan oleh pengadilan.
Sementara itu, Kejagung memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi program MBG akan terus dikembangkan. Penyidik akan memperdalam hubungan antara pihak penyelenggara program dengan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan maupun distribusi.
Fokus penyidikan saat ini juga diarahkan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik rangkaian perkara serta menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari proyek program MBG kepada pihak tertentu.
Dengan pemeriksaan terhadap para direktur perusahaan, Kejagung berupaya memperjelas sejauh mana keterlibatan sektor swasta dalam perkara tersebut sekaligus memastikan peran setiap pihak yang diduga terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Octa.
