majalahsuaraforum.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka ruang dialog luas untuk memenuhi aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh terkait pengelolaan dan pemanfaatan Blok Andaman. Ia menyatakan siap menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dengan pendekatan kekeluargaan, bahkan mengusulkan penyelesaian secara adat, serta akan melaporkan langkah ini kepada Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Aceh pada Sabtu (11/7/2026). Ia mengaku telah berkomunikasi secara intens dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait harapan daerah untuk berperan lebih besar dalam pengelolaan blok migas tersebut.
“Sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, mari kita bicarakan secara kekeluargaan. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh,” ujar Bahlil.
Dua Isu Utama dan Landasan Aturan Bahlil menjelaskan terdapat dua hal mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama menyangkut hak participating interest (PI) sebesar 10 persen. Berdasarkan peraturan yang berlaku, wilayah kerja migas yang berada hingga jarak 12 mil laut dari garis pantai memberikan prioritas hak PI tersebut kepada pemerintah daerah. Sementara itu, blok yang terletak di atas jarak 12 mil laut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Ada dua aspirasi yang disampaikan. Blok Andaman saat ini berada di atas 12 mil laut dari darat. Sesuai Undang-Undang, di bawah 12 mil hak prioritas 10 persen diberikan kepada daerah, sedangkan di atasnya menjadi kewenangan pusat,” jelasnya.
Isu kedua berkaitan dengan pemanfaatan hasil produksi gas. Blok Andaman diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari. Sebagian alokasi telah ditetapkan untuk kebutuhan PT PLN, namun Pemerintah Aceh mengusulkan agar sebagian lagi diprioritaskan untuk kebutuhan industri lokal, terutama PT Pupuk Iskandar Muda yang selama ini masih bergantung pasokan gas dari luar pulau dengan biaya lebih mahal.
“Kita bahas bersama agar gas ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi dan industri di Aceh,” tambahnya.
Pendekatan Adat dan Dukungan Pemerintah Pusat Meskipun kewenangan berada di tangan pemerintah pusat, Bahlil menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya pembagian manfaat yang adil. “Selesaikan saja secara adat. Kalau memang harus dibagi, ya kita bagi. Apa salahnya,” ucapnya dengan nada santai namun tegas.
Ia juga berjanji akan menyampaikan seluruh usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan skema yang tepat guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah Aceh.
Sementara itu, Pemerintah Aceh telah mengajukan revisi Rencana Pengembangan (Plan of Development) Lapangan Gas Tengkulo South Andaman kepada SKK Migas. Usulan ini berisi perubahan sistem pengolahan dari pelampung lepas pantai (FPSO) menjadi fasilitas penerima di darat yang memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasokan lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong program hilirisasi migas di wilayah Serambi Mekkah.
Lan.
