majalahsuaraforum.com – Program implementasi bahan bakar biodiesel B50 resmi mulai dijalankan sejak 1 Juli 2026. Dalam tahap awal pelaksanaannya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan infrastruktur distribusi agar penyaluran B50 dapat berlangsung secara bertahap ke berbagai wilayah di Indonesia.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai persiapan mulai dari terminal bahan bakar minyak (TBBM) hingga lembaga penyalur seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen premium minyak solar (APMS).
Sebanyak 29 dari total 126 terminal BBM milik Pertamina telah siap menyalurkan B50 sejak 1 Juli 2026. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring proses implementasi yang dilakukan secara bertahap sesuai arahan pemerintah.
“Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan infrastruktur penyaluran B50 dari mulai terminal BBM hingga ke lembaga penyalur (SPBU dan APMS). Sebanyak 29 terminal telah siap mendistribusikan B50 mulai 1 Juli 2026 dan jumlahnya akan terus bertambah secara bertahap,” ungkap Kitty secara tertulis, Kamis (2/7/2026).
Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan terhadap proses distribusi agar penyaluran B50 ke seluruh jaringan penyalur berjalan lancar dan sesuai rencana.
Hingga saat ini, distribusi dari 29 terminal tersebut telah menjangkau sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa termasuk kawasan Jabodetabek, serta wilayah Balikpapan dan Makassar. Ke depan, cakupan distribusi akan terus diperluas mengikuti kesiapan fasilitas penyaluran di berbagai daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengatakan bahwa penerapan B50 memang mulai diberlakukan secara nasional sejak 1 Juli 2026. Namun demikian, pemerintah memberikan masa transisi selama kurang lebih tiga bulan agar proses peralihan dari penggunaan B40 menuju B50 dapat berjalan dengan baik.
Menurut Laode, masa penyesuaian tersebut diperlukan karena masih terdapat persediaan B40 yang harus dihabiskan sebelum distribusi B50 berlangsung sepenuhnya.
“Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya. Artinya, masih ada sisa B40 yang dihabiskan terlebih dahulu. Diberikan waktu sampai tiga bulan,” ungkap Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penerapan B50 berlaku bagi seluruh pengguna, baik masyarakat umum maupun sektor industri. Dengan demikian, seluruh pihak akan mengikuti proses transisi sesuai kesiapan distribusi di masing-masing wilayah.
Mengenai harga jual, pemerintah memastikan tidak ada skema khusus dalam penerapan B50. Harga bahan bakar tersebut tetap mengikuti mekanisme penetapan harga BBM yang selama ini berlaku.
“Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah biasanya saja, tidak ada hal khusus,” kata Laode.
Melalui penerapan bertahap ini, pemerintah berharap proses distribusi B50 dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan energi nasional. Masa transisi selama tiga bulan juga diharapkan mampu memberikan waktu yang cukup bagi seluruh rantai distribusi untuk beradaptasi hingga implementasi B50 dapat diterapkan secara optimal di seluruh Indonesia.
Lan.
