majalahsuaraforum.com – Rencana kebijakan sentralisasi ekspor minyak sawit kembali menuai perhatian dari kalangan akademisi. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono, menilai bahwa pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan tersebut sebelum memastikan sistem tata kelola perdagangan nasional benar-benar siap dan kuat.
Sudarsono menyoroti bahwa target implementasi penuh kebijakan pada September 2026 masih menyisakan sejumlah tantangan serius. Menurutnya, perubahan besar dalam sistem ekspor membutuhkan kesiapan menyeluruh, bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari infrastruktur pendukung yang terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa aspek penting yang harus dipastikan siap, mulai dari integrasi teknologi informasi, sinkronisasi antarregulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, hingga simulasi perdagangan yang matang. Tanpa kesiapan tersebut, ia menilai kebijakan berisiko menimbulkan ketidakpastian di pasar.
“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.
Lebih lanjut, Sudarsono menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan tersebut tidak dijalankan secara tergesa-gesa. Ia mendorong pemerintah untuk terlebih dahulu memperkuat tata kelola secara bertahap melalui berbagai langkah reformasi sistem perdagangan.
Langkah tersebut mencakup transparansi data, integrasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), peningkatan audit, serta pengawasan berbasis digital sebelum pemerintah melangkah ke model sentralisasi atau konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.
Menurutnya, kekuatan sebuah negara dalam perdagangan internasional tidak ditentukan oleh seberapa besar kontrol yang dimiliki terhadap aktivitas ekonomi, melainkan oleh tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan yang dilakukan pemerintah.
“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” tegasnya.
Sudarsono juga menilai bahwa kepercayaan atau trust merupakan elemen utama dalam perdagangan global. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan membentuk lembaga baru, melainkan harus didukung oleh kinerja institusi yang sudah ada secara konsisten dan kredibel.
“Justru bila terlalu sering membentuk lembaga baru, pasar dapat membaca bahwa pemerintah sendiri tidak percaya pada institusi yang sudah ada,” ujarnya.
Sebagai rekomendasi kebijakan, ia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor, integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, serta transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan Devisa Hasil Ekspor (DHE), audit berbasis data secara real time, serta penegakan hukum yang konsisten. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membentuk sistem monopoli perdagangan yang berpotensi menimbulkan rente ekonomi baru.
Sudarsono menegaskan bahwa daya saing perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kredibilitas institusi, kepastian regulasi, efisiensi sistem, dan tingkat kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia.
“Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” tandasnya.
Lan.
