majalahsuaraforum.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 29 April 2026 telah mencapai angka Rp 14 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan percepatan yang signifikan dalam pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan hunian, khususnya rumah subsidi dan rumah terjangkau bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa informasi ini merupakan hasil laporan yang disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, kepada Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo.
“Hari ini sudah sangat tinggi, sudah Rp 14 triliun untuk pencapaian sekarang. Ini angka yang luar biasa,” ujar Sri, Rabu (30/4/2026).
Sri menjelaskan bahwa realisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Hashim terkait percepatan pelaksanaan program KUR perumahan agar dapat segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian.
Selain membahas penyaluran pembiayaan, rapat koordinasi juga menyoroti persoalan pemetaan lahan yang dinilai potensial untuk digunakan dalam pembangunan kawasan perumahan baru.
Pembahasan tersebut turut melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, yang telah menyerahkan daftar sejumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk proyek pembangunan perumahan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PKP berencana membentuk tim survei untuk menentukan lahan mana yang menjadi prioritas utama.
“Kami akan membentuk tim survei terkait dengan daftar tersebut, mana yang menjadi prioritas untuk digunakan sebagai lahan perumahan,” jelasnya.
Di samping itu, pemerintah juga membahas rencana pengembangan 11 kota satelit yang lahannya telah dipetakan sebelumnya. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi backlog perumahan dan menciptakan kawasan hunian baru yang terintegrasi.
Dalam kajian awal perencanaan tata ruang, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, turut dilibatkan guna membantu penyusunan desain kawasan.
Sri menuturkan bahwa pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga mencakup aspek pendukung lain seperti infrastruktur dan konektivitas.
“Mulai dari backlog, sarana prasarana, hingga konteks tata ruang dan integrasi transportasi sudah ada gambarannya,” kata Sri.
Ke depan, tim survei yang dibentuk akan bertugas menentukan lahan prioritas sekaligus memilih skema terbaik agar program pembangunan perumahan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara lebih luas.
