majalahsuaraforum.com – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai mampu menjadi langkah taktis untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Meski demikian, kebijakan ini dipandang bukan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan persoalan energi nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan dukungannya terhadap penerapan skema WFH tersebut. Ia menilai, pengurangan aktivitas perjalanan secara serentak dalam satu hari akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan penggunaan BBM, khususnya di sektor transportasi.
“Kami mendukung pelaksanaan WFH satu hari karena tentu akan membawa dampak terhadap pengurangan konsumsi BBM. Seberapa besar pengaruhnya? Nanti kita lihat setelah berjalan, apakah minimalis atau justru signifikan,” ujar Eddy, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya langkah konkret agar kebijakan tersebut tidak sekadar menjadi imbauan tanpa pelaksanaan yang jelas.
Eddy menegaskan bahwa komitmen dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun sektor swasta, menjadi kunci keberhasilan program ini. Tanpa adanya kepatuhan dari perusahaan dan lembaga terkait, tujuan untuk menekan mobilitas masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.
“Harus ada unsur desakan agar seruan WFH ini dilaksanakan secara konsekuen. Ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada kantor-kantor tempat mereka bekerja,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut.
Lebih lanjut, Eddy mengingatkan bahwa kebijakan WFH hanya bersifat sebagai langkah jangka pendek atau respons cepat terhadap kondisi saat ini. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan konsumsi energi.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah penataan ulang sistem subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menyoroti pentingnya perbaikan data serta mekanisme distribusi subsidi untuk jenis bahan bakar seperti Pertalite, Solar, hingga LPG agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, percepatan program elektrifikasi juga menjadi hal yang krusial. Transformasi ke energi listrik dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, baik di sektor transportasi maupun kebutuhan rumah tangga, seperti penggunaan kompor listrik.
“Ini adalah aksi cepat. Namun ke depannya, harus ada solusi yang lebih permanen seperti percepatan elektrifikasi dan penataan subsidi agar tepat sasaran,” ucap Eddy.
Dengan demikian, meskipun kebijakan WFH dinilai mampu memberikan dampak positif dalam jangka pendek, upaya pembenahan sistem energi secara menyeluruh tetap menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional di masa depan.
Dw.
