majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.
Program unggulan ini bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis setiap hari kepada anak sekolah, balita, serta ibu hamil. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui rantai pasok pangan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat lokal.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, muncul usulan dari sejumlah pihak agar program tersebut dihentikan sementara karena membutuhkan anggaran besar. Namun, Prabowo Subianto menolak wacana tersebut dan memilih mencari alternatif penghematan di sektor lain.
“Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa salah satu alasan utama program ini harus terus berjalan adalah masih tingginya angka stunting di Indonesia. Berdasarkan pengalamannya saat turun ke lapangan, ia kerap menemukan anak-anak dengan kondisi pertumbuhan yang jauh tertinggal dari usianya.
“Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak ‘umurmu berapa?’ 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ia juga menilai program MBG sebagai langkah strategis dalam membangun kualitas manusia Indonesia ke depan.
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran di berbagai sektor lain yang dinilai kurang prioritas. Presiden optimistis bahwa penghematan tersebut cukup untuk menjaga keberlanjutan program tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara.
Dw.
