Home / Hukum - Kriminal / KPK Duga Praktik THR untuk Aparat oleh Kepala Daerah Terjadi di Banyak Wilayah

KPK Duga Praktik THR untuk Aparat oleh Kepala Daerah Terjadi di Banyak Wilayah

majalahsuaraforum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan bahwa praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh kepala daerah kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap. Lembaga antirasuah itu menduga pola serupa juga berlangsung di sejumlah daerah lain di Indonesia.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa indikasi tersebut muncul setelah KPK melakukan penelusuran dalam kasus yang menjerat Bupati Cilacap.

Menurut Asep, pemberian THR dari kepala daerah kepada unsur Forkopimda yang terdiri dari aparat TNI, Polri, kejaksaan hingga hakim diduga bukan kasus yang berdiri sendiri.

“KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada Forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.

Atas temuan tersebut, KPK mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak melakukan praktik serupa. Lembaga tersebut menilai pemberian uang dalam bentuk apa pun kepada unsur Forkopimda berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

Asep menegaskan bahwa seluruh pihak di pemerintahan daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi.

“KPK mengingatkan agar kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi, dan saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance di daerahnya masing-masing dengan penuh integritas,” katanya.

OTT Bupati Cilacap Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026. Operasi tersebut menjadi OTT kesembilan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026 dan merupakan yang ketiga selama bulan Ramadan.

Dalam operasi itu, KPK menangkap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang lainnya. Selain melakukan penangkapan, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah.

Sehari setelah operasi tersebut, tepatnya pada 14 Maret 2026, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2025–2026. Mereka adalah Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo.

Dalam penyelidikan sementara, KPK menemukan bahwa Syamsul diduga menargetkan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan tersebut. Dana itu direncanakan akan dibagi menjadi dua bagian, yakni Rp515 juta untuk pembagian THR kepada Forkopimda Kabupaten Cilacap, sementara sisanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi.

Namun sebelum rencana tersebut sepenuhnya terlaksana, KPK lebih dahulu melakukan operasi tangkap tangan. Dari total target Rp750 juta, Syamsul disebut baru berhasil mengumpulkan sekitar Rp610 juta.

KPK menegaskan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di daerah lain. Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan apakah pemberian THR oleh kepala daerah kepada aparat Forkopimda merupakan pola yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Octa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *