majalahsuaraforum.com – Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Program tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Dalam kunjungannya, Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses rekonstruksi fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara optimal.
“Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan lebih cepat,” ujar Abdul Mu’ti di Aceh, Selasa (10/3/2026).
Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprioritaskan revitalisasi satuan pendidikan yang masuk dalam tiga kategori utama. Ketiga kategori tersebut meliputi sekolah yang terdampak bencana, sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 14 triliun untuk merevitalisasi sekitar 11.000 satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.
Khusus di Kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 72 sekolah terdampak bencana telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk pelaksanaan program revitalisasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 86,7 miliar. Dari jumlah sekolah tersebut, sebanyak 62 sekolah akan dikerjakan melalui mekanisme swakelola oleh pihak sekolah, sedangkan 10 sekolah lainnya akan dibangun oleh TNI Angkatan Darat.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sejumlah sekolah yang telah menandatangani PKS pada tahap awal sudah mulai memasuki proses pekerjaan awal. Ia berharap pembangunan dapat berlangsung cepat sehingga fasilitas pendidikan bisa digunakan kembali pada tahun ajaran baru.
“Untuk tahap pertama, yang sudah PKS tadi sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan dapat waktu yang sesingkat-singkatnya, dan pada tahun ajaran baru dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang ideal,” ujarnya.
Selain memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, pemerintah juga menangani sejumlah sekolah yang harus direlokasi karena lokasi lama dinilai tidak lagi aman atau tidak memungkinkan digunakan kembali.
“Sekolah-sekolah yang memang dalam posisi harus relokasi, kami menunggu kepastian tempatnya. Mudah-mudahan bisa kami berikan prioritas dengan anggaran 2026,” tambah Abdul Mu’ti.
Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri 8 Meureudu, Martini, mengungkapkan bahwa banjir yang sebelumnya melanda wilayah tersebut menyebabkan kerusakan serius pada bangunan sekolah. Ia menjelaskan bahwa ketinggian air saat banjir mencapai sekitar 1,5 meter sehingga seluruh ruang kelas beserta perabotan sekolah terendam.
Pada tahun 2026, sekolah tersebut memperoleh bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 12 ruang kelas. Proses pengerjaan telah dimulai setelah penandatanganan PKS dilakukan.
Martini berharap peninggian bangunan sekolah yang dilakukan dalam program revitalisasi ini dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir di masa mendatang.
“Dengan adanya peninggian bangunan, ke depannya kalau ada banjir kami bisa lebih siaga. Insyaallah aman ke depannya, dan anak-anak bisa belajar dengan baik di sini, tidak lagi takut dengan adanya banjir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Meureudu, Muhammadiah, menyebut sekolah yang dipimpinnya menjadi salah satu yang mengalami dampak paling parah akibat banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Bahkan, area sekolah tertimbun tanah sehingga sarana pendidikan tidak dapat digunakan.
“Di sini kami tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti komputer, TV, buku, semua sudah tertimbun,” katanya.
Ia menambahkan sebagian buku bantuan dari kementerian baru saja diterima dan rencananya akan mulai digunakan setelah libur Lebaran. Dalam program revitalisasi tahun 2026, SMA Negeri 2 Meureudu akan mendapatkan bantuan pembangunan sekolah baru di lokasi yang sama dengan nilai anggaran sebesar Rp 7,9 miliar. Proyek pembangunan tersebut akan dikerjakan oleh TNI AD.
Pemerintah menargetkan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dapat diselesaikan pada awal tahun ajaran baru pada Juni 2026. Sementara itu, pembangunan sekolah dengan tingkat kerusakan berat atau yang membutuhkan relokasi ditargetkan rampung pada November 2026.
Dengan percepatan pembangunan tersebut, pemerintah berharap pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat sehingga para siswa dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar secara aman dan nyaman.
Dw.
