majalahsuaraforum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera menunjukkan kemajuan signifikan.
Menurut Tito, progres pemulihan saat ini telah mendekati angka 70%, dengan sebagian besar daerah terdampak sudah kembali beraktivitas normal.
Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana, sebanyak 37 daerah disebut telah pulih sepenuhnya hanya dalam kurun waktu sekitar dua bulan.
“Ada yang sudah kembali normal itu dari 52 ada 37. Jadi kalau kita persentasekan, lebih kurang hampir 70% kabupaten/kota sudah kembali normal dalam waktu sekitar dua bulan,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Selain daerah yang telah pulih, Tito juga menyebut masih ada beberapa wilayah yang hampir mencapai kondisi normal. Empat kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pasaman Barat di Sumatera Barat, kemudian Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, serta Nagan Raya di Aceh.
Sementara itu, terdapat 11 kabupaten/kota yang hingga kini masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Wilayah tersebut meliputi:
Sumatera Barat: Padang Pariaman dan Agam
Sumatera Utara: Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah
Aceh: Pidie Jaya, Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues
Tito menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan di wilayah-wilayah tersebut.
“Yang mendekati normal lebih kurang ada empat, dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Kita kerja keras di lokasi-lokasi tersebut,” tegasnya.
Dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, Tito menjelaskan bahwa Satgas PRR memprioritaskan sejumlah sektor penting. Mulai dari pembersihan lumpur, perbaikan fasilitas kesehatan, hingga pemulihan sarana pendidikan seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, serta rumah ibadah yang terdampak bencana.
Selain itu, perbaikan akses infrastruktur menjadi perhatian utama, terutama pada jalur transportasi yang menunjang mobilitas masyarakat. Perbaikan dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa, serta jembatan yang mengalami kerusakan.
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga berupaya mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi seperti pasar, warung, UMKM, kedai, hingga sektor perhotelan dianggap sebagai bagian penting dalam proses kebangkitan daerah pascabencana.
Mendagri menegaskan bahwa indikator utama pemulihan wilayah terdampak bencana meliputi tersedianya layanan dasar bagi masyarakat, seperti listrik, pasokan BBM dan gas LPG, jaringan komunikasi, internet, hingga air bersih.
“Itu menjadi kunci untuk pemulihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat,” kata Tito.
Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dipercepat, khususnya bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan penanganan intensif agar seluruh wilayah terdampak dapat segera pulih sepenuhnya.
Dw.
