Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza mendapat respons dingin dari sejumlah negara. Dari lebih 60 negara yang diundang untuk bergabung, sedikitnya enam negara menyatakan sikap menolak atau menunjukkan keberatan serius terhadap badan internasional baru tersebut.
Dewan Perdamaian Gaza dirancang untuk mengawasi pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza, Palestina. Badan ini disebut akan berperan dalam pengelolaan administrasi sipil, rekonstruksi infrastruktur, serta pemulihan ekonomi Gaza berdasarkan 20 poin rencana perdamaian yang diajukan Trump.
Namun, sejak diumumkan, inisiatif ini justru memicu kontroversi luas, terutama di kawasan Eropa Barat. Sejumlah negara menyuarakan kekhawatiran mengenai struktur kekuasaan Dewan Perdamaian, potensi pelanggaran konstitusi nasional, hingga implikasinya terhadap hukum internasional.
Kontroversi kian menguat setelah Trump menyatakan Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan tersebut memicu alarm di berbagai ibu kota Eropa yang selama ini menjadi pendukung kuat sistem multilateral berbasis PBB.
Negara-negara yang Menolak Bergabung
1. Prancis
Prancis menjadi salah satu negara yang paling vokal menentang pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Presiden Emmanuel Macron, melalui Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot, menilai struktur internal dewan tersebut memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada ketuanya.
Menurut Barrot, pimpinan Dewan Perdamaian memiliki hak menyetujui atau menolak keanggotaan negara lain, menunjuk penggantinya sendiri, serta memveto keputusan yang telah disepakati mayoritas anggota. Konsentrasi kekuasaan semacam ini dinilai bertentangan dengan prinsip tata kelola internasional yang demokratis dan transparan.
Penolakan Prancis memicu respons keras dari Trump. Presiden AS tersebut bahkan mengancam akan mengenakan tarif impor hingga 200% terhadap produk-produk Prancis. Ancaman ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi alat tekanan politik dan ekonomi.
2. Norwegia
Norwegia menyatakan dengan tegas tidak akan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Wakil Menteri Luar Negeri Andreas Motzfeldt Kravik menegaskan Oslo menolak keterlibatan dalam mekanisme pengawasan pascaperang Gaza versi Trump.
Meski tidak merinci alasannya, sikap Norwegia sejalan dengan kebijakan luar negerinya yang menjunjung tinggi multilateralisme dan peran PBB. Sebagai negara yang kerap berperan sebagai mediator konflik internasional, Norwegia enggan terlibat dalam badan baru yang dinilai berpotensi melemahkan sistem internasional yang telah ada.
3. Swedia
Swedia mengonfirmasi telah menerima undangan resmi untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Namun, Perdana Menteri Ulf Kristersson menyatakan Stockholm belum mengambil keputusan akhir.
Sikap ini mencerminkan kehati-hatian Swedia dalam menyikapi mekanisme kerja dewan tersebut. Sebagai negara yang konsisten mendukung hukum internasional dan diplomasi multilateral, Swedia masih menilai apakah Dewan Perdamaian Gaza sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya.
4. Italia
Italia menolak undangan Dewan Perdamaian Gaza dengan alasan konstitusional. Pemerintah di Roma menilai keterlibatan dalam badan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi nasional.
Meski tidak menjelaskan secara rinci pasal yang dimaksud, penolakan ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa mandat dan struktur Dewan Perdamaian dapat menimbulkan implikasi hukum domestik bagi negara anggota.
5. Inggris
Inggris belum menyatakan penolakan secara eksplisit, namun menyampaikan keprihatinan serius terhadap komposisi keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah di London menyoroti undangan yang diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko.
Bagi Inggris, kehadiran kedua pemimpin tersebut dinilai sangat problematik, mengingat status mereka yang tengah dikenai sanksi internasional terkait agresi terhadap Ukraina. London khawatir Dewan Perdamaian justru menjadi sarana legitimasi bagi Rusia dan Belarus di panggung global.
6. Spanyol
Spanyol memilih pendekatan kolektif bersama Uni Eropa. Menteri Luar Negeri José Manuel Albares menyatakan para pemimpin Eropa tengah melakukan konsultasi intensif untuk merumuskan sikap bersama terhadap Dewan Perdamaian Gaza.
Pernyataan tersebut mengindikasikan Madrid cenderung bersikap sangat hati-hati dan membuka kemungkinan penolakan, sembari menunggu konsensus di tingkat Uni Eropa. Sikap ini mencerminkan keinginan Spanyol untuk menghadapi inisiatif sepihak Washington secara terkoordinasi.
Faktor Utama Penolakan Negara-negara Eropa Penolakan luas dari negara-negara Eropa terhadap Dewan Perdamaian Gaza didorong oleh sejumlah kekhawatiran mendasar. Pertama, ancaman terhadap multilateralisme dan potensi melemahnya peran PBB dalam penyelesaian konflik internasional.
Kedua, struktur kekuasaan Dewan Perdamaian yang dinilai tidak demokratis dan minim mekanisme checks and balances, sehingga rentan disalahgunakan. Ketiga, komposisi anggota yang dianggap kontroversial, terutama dengan masuknya pemimpin negara yang tengah disanksi internasional.
Selain itu, ketidakjelasan mandat dan sistem akuntabilitas Dewan Perdamaian Gaza juga menjadi sorotan. Trump menyebut badan ini dapat memiliki kewenangan luas hingga ke wilayah konflik lain, namun batas kewenangan dan mekanisme kerjanya belum dijelaskan secara rinci.
Gelombang penolakan ini menunjukkan skeptisisme mendalam terhadap inisiatif perdamaian yang dinilai terlalu terpusat, kurang transparan, dan berpotensi melemahkan tatanan multilateral global. Tanpa legitimasi internasional yang kuat dan tata kelola yang demokratis, Dewan Perdamaian Gaza masih menghadapi tantangan besar untuk diterima sebagai mekanisme perdamaian yang kredibel di mata dunia.
Red.
