majalahsuaraforum.com – Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai tindakan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela sebagai representasi nyata kolonialisme gaya baru yang memperlihatkan dominasi sepihak negara adidaya terhadap negara yang lebih lemah.
Pandangan tersebut disampaikan oleh pakar CSIS sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Rizal Sukma, dalam Forum Kramat yang digelar di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (9/1/2026). Menurutnya, eskalasi ketegangan di Venezuela tidak bisa dilepaskan dari kepentingan besar politik global Amerika Serikat.
Agenda Global AS di Balik Venezuela Rizal menegaskan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Venezuela menunjukkan pola intervensi yang melampaui batas kedaulatan negara. Ia menyoroti masuknya kekuatan militer AS serta pernyataan keras pejabat tinggi Washington sebagai indikator pendekatan agresif.
“Saya melihat apa yang terjadi di Venezuela adalah bentuk kolonialisme baru yang sangat jelas. Bukan hanya soal masuknya angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk menculik Presiden Venezuela, tetapi juga rangkaian pernyataan pejabat tinggi AS yang menunjukkan kesiapan untuk berperang,” ujar Rizal di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Ia juga menyinggung pernyataan United States Secretary of War, Pete Hegseth, yang menurutnya semakin memperjelas arah kebijakan luar negeri AS yang konfrontatif.
Sinyal Kebijakan dari Trump Selain itu, Rizal meminta publik mencermati wawancara Presiden AS Donald Trump dengan New York Times. Wawancara tersebut dinilai memberikan gambaran terbuka mengenai arah politik luar negeri Amerika Serikat pada awal 2026.
“Wawancara itu sangat rinci dan terbuka menjelaskan apa yang akan kita hadapi. Inilah kolonialisme baru yang kemungkinan besar akan mendominasi politik internasional pada tahun-tahun mendatang,” katanya.
Negara Kuat dan Negara Lemah Rizal menyebut kondisi global saat ini mencerminkan prinsip klasik dalam studi hubungan internasional yang telah dikenal sejak lama, yakni negara kuat memiliki keleluasaan bertindak, sementara negara lemah harus menerima konsekuensinya.
Dalam konteks tersebut, ia menilai Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat ketahanan politik luar negeri serta secara konsisten menegaskan posisi sebagai negara yang berdaulat dan independen.
Kritik terhadap Konsep G-2 Lebih lanjut, Rizal mengkritik keras konsep hegemoni global berbasis group of two (G-2) yang membagi pengaruh dunia antara Amerika Serikat dan China. Menurutnya, pola tersebut sangat berisiko bagi tatanan internasional dan negara-negara berkembang.
“G-2 ini seolah dunia dibagi dua. Amerika Serikat mengatur satu kawasan, China mengatur kawasan lain. Negara A, B, C diatur satu pihak, sedangkan D, E, F diatur pihak lain. Ini jelas bentuk kolonialisme dan liberalisme baru yang harus kita tolak,” tegasnya.
Seruan bagi Negara Berkembang Sebagai penutup, Rizal mengingatkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak boleh bersikap pasif menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin didominasi kepentingan negara besar. Menurutnya, sikap aktif dan strategis menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan di tengah perubahan tatanan dunia.
Red.
