majalahsuaraforum.com – Pemerintah memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh tahun 2026 tidak mengalami pemotongan. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah memperoleh persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan Aceh pascabencana.
Keputusan itu diungkapkan Purbaya saat memberikan keterangan kepada awak media di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), seusai menghadiri rapat koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
“Tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan terkait TKD Aceh dan saya ikut menyampaikan ke Pak Presiden via telepon. Alhamdulillah, Pak Presiden setuju akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya dan tidak akan dipotong,” kata Purbaya di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang digelar di Banda Aceh. Rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Menurut Purbaya, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan TKD Aceh diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan daerah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Ia menjelaskan, total nilai TKD Aceh yang akan dikembalikan pada 2026 mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.
Peran DPR dan Permintaan Diskresi Anggaran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa langkah tersebut berawal dari permintaan Pemerintah Aceh agar kebijakan efisiensi transfer ke daerah dapat dilonggarkan, mengingat kondisi Aceh yang sedang menghadapi dampak bencana.
“Menteri Keuangan juga minta tolong agar bisa diambil sebuah diskresi untuk Aceh. Saya tadi cuma menyambungkan menkeu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto via telepon untuk TKD Aceh. Alhamdulillah beliau setuju seperti apa yang disampaikan menkeu,” katanya.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh dalam forum resmi bersama DPR dan pemerintah pusat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui komunikasi langsung dengan Presiden.
Kehadiran Pimpinan DPR dan Menteri Kabinet Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah pimpinan dan anggota DPR turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras, serta TA Khalid.
Sementara itu, jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
Keputusan tidak memotong TKD Aceh ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah Aceh dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Lan.
