majalahsuaraforum.com – Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik untuk jabatan gubernur maupun bupati dan wali kota.
Usulan ini dinilai layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif mekanisme pilkada yang selama ini diterapkan secara langsung.
Sikap tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, yang menegaskan bahwa partainya berada pada posisi mendukung rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Menurut Sugiono, salah satu alasan utama di balik dukungan tersebut adalah aspek efisiensi. Ia menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi memangkas berbagai beban yang selama ini muncul dalam pilkada langsung.
Gerindra melihat efisiensi tersebut mencakup banyak aspek, mulai dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran serta ongkos politik yang harus dikeluarkan sampai pelaksanaan pilkada selesai.
Sugiono juga menyinggung besarnya alokasi dana publik yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2015, dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pilkada mencapai hampir Rp7 triliun.
Seiring waktu, angka tersebut terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2024, dana hibah APBD yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada tercatat lebih dari Rp37 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan Gerindra dalam menilai ulang model pemilihan kepala daerah. Menurut partai berlambang kepala garuda itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai dapat mengurangi beban fiskal daerah sekaligus menekan biaya politik yang selama ini menjadi sorotan publik.
Meski demikian, wacana pilkada melalui DPRD juga memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari dukungan atas dasar efisiensi hingga kekhawatiran terhadap potensi menguatnya politik elite di daerah. Perdebatan tersebut masih terus berkembang seiring dengan dinamika politik nasional.
Dw.
