majalahsuaraforum.com – Pemerintah menerima pengembalian dana belanja dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap hingga mendekati penutupan tahun anggaran 2025. Total anggaran yang telah dikembalikan ke kas negara saat ini mencapai sekitar Rp 10 triliun dan masih berpeluang bertambah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
“Yang dibalikin? Rp 10 triliun ada, tetapi mungkin lebih,” kata Purbaya.
Serapan Anggaran Tidak Pernah 100% Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian anggaran merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan sejumlah K/L dalam merealisasikan seluruh pagu belanja yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Ia menegaskan, kondisi ini bukanlah fenomena baru dan telah terjadi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, berdasarkan data historis, tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang mampu mencapai tingkat penyerapan anggaran secara penuh.
“Dari data tahun-tahun lalu, memang tidak pernah ada kementerian atau lembaga yang penyerapan anggarannya sampai 100%,” ujarnya.
Infrastruktur dan KUR Jadi Penyumbang Besar Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa salah satu pengembalian anggaran terbesar berasal dari sektor infrastruktur, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga termasuk dalam pos belanja yang tidak sepenuhnya terserap sepanjang tahun ini.
“Tadi ada yang besar. Seperti PU ada. KUR juga enggak selalu terserap. Ada sedikit masuk, berapa triliun,” tutur Purbaya.
Namun demikian, ia belum memaparkan secara rinci nilai pengembalian dari masing-masing kementerian maupun lembaga, karena proses penghitungan masih terus berlangsung hingga akhir tahun anggaran.
Tambahan Ruang Fiskal APBN Purbaya memastikan seluruh sisa anggaran yang tidak terpakai tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Dana itu nantinya menjadi bagian dari ruang fiskal tambahan yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN, mengelola defisit, serta mendukung berbagai kebutuhan belanja prioritas di masa mendatang.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme pengembalian anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara dan akan terus dipantau hingga penutupan buku APBN 2025.
Lan.











