majalahsuaraforum.com — Polemik terkait Peraturan Kepolisian (Perpol) yang diterbitkan Kapolri mengenai penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga sipil dinilai tidak dapat serta-merta disebut sebagai pelanggaran konstitusi. Keabsahan suatu peraturan, menurut pakar hukum tata negara, hanya dapat dibatalkan melalui putusan resmi lembaga peradilan yang berwenang.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan bahwa selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang menyatakan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Perpol tersebut tetap sah secara hukum.
“Selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang menyatakan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka peraturan itu secara hukum tetap sah berlaku,” ujar Margarito Kamis, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa dalam negara hukum, penting untuk membedakan antara perbedaan tafsir hukum dengan pelanggaran konstitusi. Menurutnya, perdebatan, kritik, maupun perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun demikian, penentuan sah atau tidaknya suatu regulasi harus melalui mekanisme hukum, bukan didasarkan pada opini atau penilaian politik semata.
Lebih lanjut, Margarito menyinggung praktik penempatan anggota Polri di lembaga sipil yang menurutnya bukanlah hal baru. Penugasan tersebut telah lama berlangsung di berbagai institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Basarnas.
Menurutnya, sepanjang penugasan tersebut memiliki relevansi dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, maka praktik tersebut masih sah secara hukum. Ia menambahkan bahwa konstitusi sendiri tidak mengatur secara teknis mengenai penempatan atau penugasan anggota Polri di lembaga sipil.
Konstitusi, kata Margarito, hanya memuat prinsip dasar mengenai fungsi Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sementara itu, pengaturan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada undang-undang, kebijakan pemerintah, dan regulasi turunannya.
Dalam pandangannya, keberadaan Perpol justru membawa dampak positif. Ia menilai bahwa Perpol berfungsi sebagai instrumen pembatasan agar penempatan anggota Polri tidak dilakukan secara bebas tanpa aturan yang jelas.
Margarito menegaskan bahwa Perpol tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, regulasi itu justru memberikan kerangka hukum yang membatasi dan mengendalikan penugasan anggota Polri agar tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.
Octa.











