majalahsuaraforum.com – Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan rangkap jabatan memunculkan beragam tanggapan, terutama dari kalangan kepolisian dan masyarakat luas. Perbedaan pandangan tersebut sesungguhnya tidak perlu disikapi secara emosional ataupun reaktif, apabila maksud dan tujuan dari larangan rangkap jabatan tersebut dipahami secara utuh, termasuk potensi dampak negatif yang ingin dicegah melalui putusan tersebut.
Mahkamah Konstitusi memiliki lingkup kewenangan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kewenangan tersebut meliputi:
a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pembubaran partai politik.
Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji atau menilai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan kepala lembaga negara.
Persoalan larangan rangkap jabatan antarinstansi pemerintah pada hakikatnya merupakan masalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas pemerintahan. Masalah semacam ini tidak mungkin sepenuhnya ditangani oleh satu instansi saja. Dalam praktik penyelenggaraan negara, koordinasi lintas sektor merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan, terutama ketika suatu instansi membutuhkan keahlian, kompetensi, dan pengalaman tertentu yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia internalnya.
Dalam konteks penyelenggaraan negara yang kompetitif dan profesional, keberadaan tenaga perbantuan dari instansi lain menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, yang menuntut efektivitas dan efisiensi tinggi dalam tata kelola pemerintahan.
Berkaitan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, perlu dicermati bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dicantumkan dalam bagian mengingat peraturan dimaksud. Dengan demikian, secara yuridis tidak terdapat hubungan langsung antara peraturan kepolisian tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan rangkap jabatan.
Oleh karena itu, anggapan bahwa Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan atau dimaksudkan untuk menentang putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sekadar persepsi. Persepsi tersebut tidak memiliki ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penilaian terhadap keberadaan peraturan tersebut seharusnya diletakkan dalam kerangka kebutuhan koordinasi antarinstansi dan efektivitas penyelenggaraan tugas negara, bukan semata-mata dipahami sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa pemahaman yang komprehensif, polemik rangkap jabatan justru berpotensi mengaburkan tujuan utama hukum, yakni menjamin tertibnya penyelenggaraan negara dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Hil.











