majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Rencana tersebut mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, yang menilai pembentukan satgas sebagai langkah tepat, namun menekankan pentingnya peran pemerintah daerah agar kebijakan tersebut tidak mandek di tataran administratif.
Menurut Azis, salah satu tantangan utama dalam penanganan pascabencana selama ini bukan hanya soal anggaran, melainkan lemahnya koordinasi dan lambannya pengambilan keputusan di tingkat daerah. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak justru menjadi penghambat kinerja satgas akibat persoalan birokrasi yang berlarut-larut.
Kebocoran Waktu Jadi Masalah Serius Pascabencana Azis menegaskan bahwa persoalan krusial dalam penanganan pascabencana sering kali bukan semata-mata kebocoran dana, melainkan hilangnya waktu akibat proses yang berbelit. Ia menilai, tarik-menarik kewenangan dan panjangnya proses administrasi kerap menghambat upaya pemulihan di lapangan.
“Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tetapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Ia menyampaikan, apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka pembentukan satgas hanya akan bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kalau daerah tidak bergerak cepat, satgas ini hanya akan menjadi papan nama,” ujarnya.
Dorongan Target Waktu yang Jelas Lebih lanjut, Azis mendorong agar Satgas Pemulihan Bencana memiliki target waktu yang tegas dan terukur. Target tersebut, menurutnya, harus mencakup seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pembangunan hunian sementara, hunian tetap, hingga pemulihan layanan publik serta infrastruktur dasar.
Ia menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo sudah jelas, yakni mengedepankan kecepatan, ketertiban, dan kepemimpinan lapangan yang kuat agar proses pemulihan berjalan efektif.
“Presiden sudah memberi arah, harus cepat, terkendali, dan masuk ke pemulihan dengan kelembagaan yang lebih baik dalam menghadirkan kepemimpinan lapangan yang solid,” katanya.
Perubahan Pola Kerja Jadi Kunci Azis menilai tantangan terbesar dalam penanganan pascabencana bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada keberanian seluruh pihak untuk mengubah pola kerja lama yang selama ini memperlambat respons dan pemulihan.
Ia pun mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menutup berbagai celah yang selama ini menghambat efektivitas penanganan bencana.
“Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita semua, terutama daerah, berani tidak mengubah kebiasaan kerja? Berani tidak menutup kebocoran waktu, kebocoran koordinasi, dan kebocoran tanggung jawab?” imbuhnya.
Fokus Pemerintah pada Perumahan dan Infrastruktur Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera membentuk badan atau satgas khusus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor.
Meski belum memerinci susunan keanggotaan maupun waktu pembentukan satgas tersebut, Prabowo menegaskan bahwa perbaikan perumahan dan infrastruktur akan menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini bertujuan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dapat kembali berjalan secara berkelanjutan.
Dw.
