majalahsuaraforum.com – Gelombang kritik terhadap maraknya impor ilegal semakin menguat dan langsung disikapi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menegaskan bahwa pembenahan lembaga tersebut tidak lagi bisa ditunda, bahkan membuka kemungkinan pembubaran jika kinerja terus merosot.
Pernyataan tegas Purbaya muncul di tengah tingginya sorotan publik terhadap kasus-kasus impor ilegal yang merugikan negara, termasuk penyelundupan beras 250 ton di Aceh yang belum lama ini terungkap.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibubarkan diganti dengan SGS, seperti jaman dulu lagi,” ujar Purbaya di hadapan awak media di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Referensi Sejarah: Pembekuan Bea Cukai Pernah Terjadi Purbaya menegaskan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar retorika politik. Ia mengingatkan bahwa di masa pemerintahan Presiden Soeharto, lembaga Bea Cukai pernah dibekukan akibat tingginya praktik korupsi. Kala itu, sebagian kewenangan pengawasan diserahkan kepada PT Surveyor Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS).
“Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka (seharusnya) sudah amat semangat memperbaiki kinerja,” tegasnya.
Menurut Purbaya, pembenahan Bea Cukai harus dilakukan menyeluruh karena opini publik, media, dan para pemimpin negara telah menilai kinerja lembaga tersebut memburuk.
Purbaya Minta Waktu Setahun untuk Benahi Kinerja Bea Cukai Purbaya mengaku telah melakukan pembahasan internal dengan jajaran DJBC terkait langkah pembaruan yang akan diterapkan. Kepada aparat kepolisian, ia meminta kelonggaran selama satu tahun agar proses perbaikan dapat berjalan tanpa gangguan.
“Saya sudah minta waktu kepolisian 1 tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” tuturnya.
Ia memastikan komitmennya untuk merombak sistem kerja Bea Cukai, termasuk pada aspek yang paling sering menjadi sorotan publik: penanganan impor ilegal dan praktik suap dalam pengurusan izin.
Pemanfaatan AI untuk Memerangi Kecurangan Salah satu strategi yang mulai diterapkan adalah penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) di sejumlah titik pelayanan Bea Cukai. Teknologi ini ditujukan untuk meminimalkan praktik kecurangan seperti undervaluation atau manipulasi nilai barang impor.
“Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan,” kata Purbaya.
Rentetan Kasus yang Mencoreng Citra Bea Cukai Gelombang kritik terhadap kinerja Bea Cukai meningkat lantaran sederet kasus yang mencuat ke publik, di antaranya: Penyelundupan beras ilegal ratusan ton yang masuk ke Aceh tanpa dokumen resmi.
Impor baju bekas (thrifting) ilegal, yang ditengarai melibatkan praktik suap hingga Rp 550 juta per kontainer.
Peredaran minuman keras impor ilegal tanpa pita cukai yang belakangan banyak ditemukan di pasaran.
Rangkaian kasus tersebut menambah tekanan bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki sistem di Bea Cukai.
Lan.
