majalahsuaraforum.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai bahwa proposal perdamaian yang dirilis Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih jauh dari layak diterima oleh Ukraina maupun negara-negara Eropa. Dalam wawancara dengan radio RTL pada Selasa (25/11/2025), Macron menegaskan bahwa usulan tersebut memerlukan perubahan mendalam sebelum dapat dianggap sebagai dasar negosiasi yang adil.
Rencana damai versi pemerintahan Trump, yang terdiri dari 28 poin dan diumumkan pekan lalu, memicu keterkejutan di berbagai pihak—mulai dari internal pemerintah AS sendiri, hingga Kyiv dan para pemimpin Eropa. Banyak pihak khawatir bahwa usulan tersebut justru membuka peluang bagi Washington untuk menekan Ukraina agar menerima kesepakatan yang menurut Eropa lebih menguntungkan Moskow.
“Ini inisiatif yang mengarah ke arah yang benar, menuju perdamaian. Namun, ada beberapa aspek dari rencana tersebut yang perlu dibahas, dinegosiasikan, dan diperbaiki,” tegas Macron.
Ia menekankan bahwa tujuan utama para sekutu Eropa adalah menghentikan perang tanpa mengorbankan kedaulatan Ukraina. “Kami menginginkan perdamaian, tetapi kami tidak menginginkan perdamaian yang pada dasarnya merupakan bentuk kapitulasi,” ujarnya.
Menurut Macron, hanya Ukraina yang memiliki hak penuh menentukan sejauh mana mereka bersedia memberikan konsesi, terutama yang berkaitan dengan wilayah. Ia menilai rancangan AS saat ini lebih mencerminkan apa yang dianggap dapat diterima oleh Rusia, namun tidak menjawab kebutuhan keamanan Ukraina maupun Eropa.
“Apa yang diajukan memberi kita gambaran tentang apa yang dapat diterima oleh Rusia. Apakah itu berarti hal itu juga harus diterima oleh Ukraina dan Eropa? Jawabannya tidak,” tambah Macron.
Salah satu poin yang paling disorot adalah pembatasan ukuran militer Ukraina setelah perang dan rencana memberikan Washington otoritas atas aset Rusia yang dibekukan. Macron mengingatkan bahwa kemandirian militer Ukraina setelah konflik adalah hal yang tidak boleh dikompromikan.
Ia juga menegaskan bahwa aset Rusia yang dibekukan berada di zona yurisdiksi Eropa. “Aset Rusia yang dibekukan berada di Eropa, dan hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset-aset tersebut,” tegasnya.
Rencana Pasukan Penenang
Menjelang pertemuan daring dengan kelompok “koalisi negara-negara yang bersedia”, Macron juga mengungkap konsep kehadiran pasukan penenang yang akan ditempatkan setelah tercapainya kesepakatan damai. Ia menekankan bahwa pasukan ini tidak akan berada di garis depan pertempuran.
“Ada tentara Inggris, Prancis, Turki yang pada hari perdamaian ditandatangani berada di sana untuk melakukan pelatihan dan operasi keamanan, seperti yang kami lakukan di beberapa negara di sisi timur NATO,” jelasnya.
Macron menyebut sedikitnya 20 negara telah menyatakan kesiapan mengambil peran dalam misi tersebut, baik melalui kontribusi udara, darat, maupun laut.
“Kami memiliki sekitar 20 negara yang telah menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan tindakan aktif, baik di udara, darat, maupun laut,” pungkas Macron.
Red.
