majalahsuaraforum.com – Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan bukti hukum yang menunjukkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli usai menghadiri acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Menurutnya, berbagai tuduhan yang selama ini diarahkan kepada Soeharto hanya sebatas dugaan tanpa dasar hukum yang kuat.
“Kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga,” ujar Fadli Zon di Istana Kepresidenan.
Isu dugaan pelanggaran HAM terhadap Soeharto kembali mencuat setelah pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade itu. Fadli menjelaskan, pemberian gelar tersebut telah melalui proses panjang dan kajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), yang terdiri atas sejarawan, akademisi, tokoh agama, hingga aktivis.
Menurut Fadli, seluruh usulan gelar pahlawan nasional berasal dari masyarakat dan dipelajari dengan hati-hati oleh dewan penilai. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir diberikan berdasarkan kontribusi nyata dan jasa besar seseorang terhadap bangsa, bukan berdasarkan isu politik atau opini publik semata.
Politikus Partai Gerindra tersebut juga menyoroti berbagai jasa Soeharto dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia menyebut peran penting Soeharto dalam sejumlah momen bersejarah seperti Serangan Umum 1 Maret 1949, Pertempuran Ambarawa, dan Pertempuran Lima Hari di Semarang. Selain itu, Soeharto juga memimpin Operasi Mandala untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, yang menjadi salah satu keberhasilan besar militer Indonesia pada masa itu.
Tak hanya di bidang militer, Fadli menilai kepemimpinan Soeharto selama menjabat sebagai presiden turut membentuk fondasi ekonomi nasional. Melalui program Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemerintah kala itu mampu menekan inflasi yang sempat mencapai 600% setelah krisis 1965 serta memperluas akses pendidikan dengan mendirikan banyak sekolah.
“Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI,” ungkap Fadli.
Menurutnya, semua aspek tersebut menjadi dasar kuat dalam pertimbangan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa berbagai tuduhan pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan masa pemerintahan Orde Baru telah ditelusuri secara hukum, dan hasilnya tidak menunjukkan keterlibatan langsung Soeharto.
“Apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tegasnya.
Fadli menutup dengan menyampaikan bahwa penghargaan kepada Soeharto bukan semata bentuk pengakuan terhadap masa lalu, melainkan bagian dari upaya bangsa untuk menghargai kontribusi nyata dalam pembangunan dan persatuan nasional.
Dw.
