majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya menjaga arah kebijakan fiskal Indonesia tetap sehat dan berkelanjutan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurutnya, RAPBN tahun depan dirancang agar mampu menghadapi tantangan global sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), Purbaya menjabarkan bahwa RAPBN 2026 akan difokuskan pada delapan agenda prioritas pembangunan. Prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, pencapaian target makan bergizi gratis (MBG), pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan berkualitas, pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Belanja negara akan diarahkan agar lebih berkualitas, efisien, produktif, dan sinergi, sehingga manfaatnya nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Purbaya.
Selain fokus pada belanja negara, Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah-langkah optimalisasi pendapatan melalui reformasi perpajakan. Strategi ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyesuaian sistem perpajakan dengan kondisi ekonomi terkini dan praktik internasional, serta penguatan pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan layanan inovatif.
Dari sisi pembiayaan, Purbaya menekankan perlunya inovasi agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Ia memastikan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan berada dalam batas aman. Selain itu, pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) akan dioptimalkan sebagai cadangan untuk menghadapi ketidakpastian global. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan diperkuat.
“Melalui pengelolaan APBN yang sehat, tiga fungsi utama APBN, yakni alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berjalan optimal untuk mendukung program pemerintah, meredam guncangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Dalam rancangan RAPBN 2026, pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, belanja negara Rp 3.786,5 triliun, dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 638,8 triliun.
Purbaya juga menegaskan peran penting Kementerian Keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peran tersebut mencakup perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan utang, aset, kas negara, hingga akuntansi dan pelaporan keuangan. Semua dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, serta prediktabilitas.
“Kami optimistis pengelolaan APBN yang kredibel akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas, dan memperkuat ketahanan fiskal jangka menengah hingga panjang,” tegasnya.
Pen. Lan.
