Majalahsuaraforum.com – Julio Candero, aktivis hak asasi manusia asal Angola, masih menyimpan dua kenangan pahit yang membekas di benaknya. Pertama, potret seorang perempuan yang tertembak dari belakang oleh polisi. Kedua, teriakan “temos fome” atau “kami lapar” yang membahana dari para demonstran di jalanan.
Dua peristiwa ini menjadi gambaran nyata puncak kemarahan rakyat Angola terhadap kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut memicu gelombang protes besar sejak awal Juli 2025.
Menurut laporan Al Jazeera pada Selasa (5/8/2025), aksi protes bermula setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga solar sebesar 33 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket penghematan fiskal yang dijalankan pemerintah, sebagai tindak lanjut atas desakan Dana Moneter Internasional (IMF) agar Angola memangkas pengeluaran, termasuk subsidi energi.
Aksi Damai Berubah Ricuh
Demonstrasi awalnya berlangsung damai pada 12 Juli 2025. Namun, situasi memanas ketika asosiasi sopir taksi mengumumkan mogok nasional selama tiga hari. Aksi ini memicu bentrokan di sejumlah kota besar, diwarnai pembakaran ban, penjarahan toko, dan benturan keras antara massa dan aparat keamanan.
Pemerintah mencatat setidaknya 22 orang meninggal dunia akibat kerusuhan ini. Sebanyak 197 orang mengalami luka-luka, sementara lebih dari 1.200 orang ditangkap oleh pihak berwenang.
“Ini salah satu kerusuhan terburuk sejak kudeta 1977 dan kekerasan pasca-pemilu 1992,” ujar Candero, yang kini menjabat sebagai Direktur LSM Mosaiko.
Meski situasi di Ibu Kota Luanda dan beberapa wilayah lainnya mulai mereda, suasana belum sepenuhnya pulih. Aparat bersenjata lengkap masih berjaga di berbagai titik rawan, sementara puing kendaraan dan bangunan terbakar menjadi saksi bisu amarah warga.
“Luanda perlahan kembali ke ritme biasanya, tapi jelas ini adalah kota yang berbeda. Di mana-mana ada jejak dari apa yang terjadi,” tambah Candero.
Kekayaan Minyak Tidak Menjamin Kesejahteraan
Sebagai produsen minyak terbesar ketiga di Afrika, Angola ironisnya hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan BBM dalam negeri melalui satu-satunya kilang tua peninggalan era kolonial.
Kondisi fiskal negara semakin tertekan akibat harga minyak Brent yang anjlok di bawah 60 dolar AS per barel pada April 2025, sedangkan anggaran negara tahun ini disusun dengan asumsi harga 70 dolar AS per barel.
Menteri Koordinasi Ekonomi Jose de Lima Massano mengungkapkan bahwa subsidi BBM pada tahun sebelumnya mencapai 3 miliar dolar AS (sekitar Rp 48 triliun). Jumlah itu setara dengan anggaran untuk 1.400 proyek pembangunan. Namun, karena keterbatasan fiskal, sekitar 500 proyek terpaksa ditunda pelaksanaannya.
Carlos Rosado de Carvalho, profesor ekonomi dari Universitas Katolik Angola, menilai pencabutan subsidi tersebut memang sulit dihindari. “Kenaikan harga bahan bakar terjadi pada saat yang sangat tidak tepat,” ujarnya, menekankan bahwa keputusan ini bersifat terpaksa.
Pen. Red.
