majalahsuaraforum.com – Kebijakan pemerintah yang membatasi komisi platform transportasi daring maksimal 8% sejak 1 Juli 2026 dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi mitra pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan yang semula diharapkan meningkatkan pendapatan pengemudi justru dikhawatirkan mengurangi penghasilan bersih yang mereka terima.
Kekhawatiran tersebut disampaikan Gigih Prihantono, ekonom sekaligus dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (Unair). Ia menilai, kebijakan yang dibuat berdasarkan dorongan populisme tanpa perhitungan data secara akurat berisiko menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan, termasuk merugikan kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
“Di atas kertas, pembatasan komisi ini digadang-gadang sebagai kemenangan bagi mitra pengemudi. Namun, logika perekonomian jarang bekerja secara linier,” kata Gigih pada Rabu (18/11/2026).
Menurut Gigih, penghasilan bersih atau take home pay jutaan pengemudi ojol berpotensi tidak mengalami peningkatan berarti. Bahkan, pendapatan mereka dapat tertekan karena subsidi promosi untuk konsumen menghilang dan insentif dari perusahaan aplikator berkurang.
Keluhan mengenai kondisi tersebut juga disampaikan sejumlah asosiasi pengemudi, salah satunya Garda Indonesia. Mereka menyoroti kemungkinan berkurangnya pendapatan yang diterima mitra setelah aturan pembatasan komisi diberlakukan.
Gigih memaparkan, sebelum kebijakan baru diterapkan, komisi platform sebesar 20% mencakup beberapa komponen. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,5% dialokasikan untuk subsidi promosi atau potongan harga bagi konsumen, sedangkan 2% digunakan untuk dana perlindungan dan insentif kesejahteraan mitra pengemudi.
Namun, ketika batas komisi diturunkan menjadi 8%, subsidi promosi tidak lagi dapat dinikmati penumpang seperti sebelumnya. Padahal, program diskon selama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah pesanan.
“Secara matematis, volume pesanan akan turun drastis,” ujarnya.
Penurunan jumlah pesanan tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap aktivitas pengemudi. Mereka berpotensi menghabiskan waktu lebih lama untuk menunggu order atau mengalami peningkatan waktu menganggur (idle time).
Di sisi lain, pengeluaran untuk operasional kendaraan, seperti pembelian bahan bakar dan biaya perawatan, tetap harus ditanggung pengemudi. Kondisi ini dapat membuat keuntungan yang diperoleh semakin kecil meskipun persentase potongan dari aplikator telah berkurang.
Simulasi yang dilakukan Institute for Demographic and Affluence Studies menunjukkan bahwa penurunan potongan komisi dari 20% menjadi 8% hanya memberikan tambahan pendapatan sekitar Rp 19.000 per hari bagi pengemudi. Angka tersebut dinilai belum tentu mampu mengimbangi potensi berkurangnya pesanan dan insentif.
Gigih juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang tidak mempertimbangkan dampak secara menyeluruh pernah terjadi sebelumnya. Ia mengambil contoh larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 2022.
Kebijakan tersebut awalnya ditujukan untuk melindungi konsumen di dalam negeri. Akan tetapi, penerapannya justru menyebabkan harga sawit di tingkat petani kecil mengalami penurunan tajam.
Ia turut menyinggung kebijakan di Spanyol melalui UU Ley Rider 2021. Aturan tersebut mewajibkan kurir digital memiliki status sebagai pekerja formal. Namun, kebijakan itu kemudian membuat perusahaan Deliveroo hengkang dari negara tersebut dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap puluhan ribu kurir.
Untuk mencegah persoalan serupa dalam penerapan aturan komisi ojol, Gigih mengusulkan tiga langkah yang perlu dirumuskan melalui kesepakatan antara pemerintah, perusahaan aplikator, akademisi, dan asosiasi pengemudi.
Pertama, besaran komisi sebaiknya tidak ditetapkan menggunakan angka tetap atau flat. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan formula yang lebih fleksibel dengan memperhitungkan tingkat inflasi, biaya keselamatan, serta keberlanjutan insentif bagi mitra dan program promosi untuk konsumen.
Kedua, perlindungan sosial bagi pengemudi perlu menjadi tanggung jawab bersama. Jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, dapat dibiayai secara kolektif menggunakan dana khusus yang bersumber dari komisi platform.
Ketiga, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal atau kemudahan operasional kepada platform yang menerapkan sistem pembagian pesanan secara transparan dan adil. Dengan demikian, perusahaan aplikator memiliki dorongan untuk memperbaiki sistem layanan sekaligus memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi.
Gigih menegaskan, regulasi mengenai transportasi daring seharusnya tidak hanya berorientasi pada penurunan potongan komisi. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha perusahaan aplikator dan memastikan pengemudi memperoleh peningkatan pendapatan bersih secara nyata.
Menurut dia, aturan yang baik harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak, bukan sekadar menguntungkan satu kelompok dengan mengorbankan kelompok lainnya.
lan.











