foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk menjelang musim dingin. Sebanyak 1,98 juta warga Palestina atau sekitar 94 persen dari total populasi Gaza kini membutuhkan bantuan tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Kondisi tersebut mendorong Hamas mengecam sikap Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata untuk mengatasi penderitaan masyarakat Palestina.
Juru Bicara Resmi Hamas, Hazem Qassem, menilai sikap diam Dewan Perdamaian di tengah meningkatnya penderitaan warga Gaza sama dengan keterlibatan dalam kejahatan kemanusiaan.
Menurutnya, pembiaran terhadap situasi tersebut berpotensi memberikan legitimasi bagi berlanjutnya genosida, blokade, serta kebijakan yang menyebabkan rakyat Palestina mengalami kelaparan.
“Kami menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam yang tergabung dalam Dewan Perdamaian agar tidak menjadikan diri mereka sebagai pihak yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan pendudukan Israel di Jalur Gaza. Kami mendesak mereka untuk mengambil sikap yang tegas dan jelas,” kata Qassem dalam keterangannya di Gaza, Minggu (8/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika kondisi pengungsian di Gaza semakin memprihatinkan akibat hujan deras dan cuaca dingin. Ribuan keluarga kehilangan tempat berlindung setelah tenda-tenda darurat yang mereka tempati terendam banjir. Sementara itu, kebutuhan tempat tinggal dan bantuan kemanusiaan masih belum terpenuhi secara memadai.
Qassem menegaskan, negara-negara Arab dan Islam yang menjadi anggota Dewan Perdamaian harus mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat Gaza. Menurutnya, keterlibatan diplomatik tidak seharusnya hanya berhenti pada pernyataan dan komitmen politik.
Hamas juga menilai Dewan Perdamaian memiliki tanggung jawab untuk memastikan penderitaan warga sipil tidak terus berlanjut. Sikap diam di tengah krisis justru dikhawatirkan menjadi pembenaran politik terhadap kebijakan yang semakin memperburuk kehidupan masyarakat Palestina.
Kondisi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas diplomasi internasional dalam menangani krisis Gaza, khususnya dalam menjamin keselamatan warga sipil dan terpenuhinya kebutuhan kemanusiaan.
1,98 Juta Warga Gaza Membutuhkan Bantuan
Laporan terbaru Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang dipublikasikan pada 6 November 2026 menunjukkan besarnya dampak krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Berdasarkan data tersebut, sekitar 1,98 juta orang atau 94 persen dari populasi Gaza membutuhkan bantuan tempat tinggal serta barang-barang kebutuhan nonpangan. Selain itu, sebanyak 58 persen penduduk berada dalam kondisi kebutuhan tempat tinggal yang masuk kategori kritis hingga katastrofik.
Permasalahan juga terjadi pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Sebanyak 84 persen penduduk Gaza dilaporkan mengalami gangguan akses terhadap air bersih yang terjadi secara berulang dan tidak menentu.
UNRWA turut mengidentifikasi 18 tempat penampungan darurat yang dinilai tidak aman secara struktural berdasarkan pemeriksaan terhadap 113 lokasi pengungsian.
Dari jumlah tersebut, empat tempat penampungan masuk kategori risiko sangat tinggi mengalami keruntuhan. Enam lokasi lainnya berada dalam kategori risiko tinggi, sedangkan delapan tempat penampungan dikategorikan memiliki risiko sedang.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman keselamatan para pengungsi tidak hanya berasal dari cuaca ekstrem, tetapi juga kondisi bangunan yang sudah tidak layak untuk ditempati.
Dengan jutaan warga masih membutuhkan tempat tinggal, datangnya musim dingin semakin meningkatkan risiko keselamatan masyarakat yang kehilangan rumah akibat konflik berkepanjangan.
Diplomasi Internasional Mendapat Sorotan
Memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza menjadi tantangan besar bagi diplomasi internasional. Keberadaan forum perdamaian dinilai tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pertemuan maupun kesepakatan politik.
Hal yang lebih penting adalah kemampuan lembaga tersebut dalam memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan serta memberikan perlindungan kepada warga sipil.
Desakan Hamas kepada negara-negara Arab dan Islam yang tergabung dalam Dewan Perdamaian mempertegas tuntutan agar keterlibatan diplomatik diikuti tindakan nyata.
Di tengah kondisi 94 persen penduduk Gaza yang membutuhkan bantuan tempat tinggal, persoalan mendesak bukan hanya bagaimana mengakhiri konflik, tetapi juga memastikan masyarakat Palestina dapat bertahan hidup dengan aman dan memperoleh kebutuhan dasar secara layak.
Krisis tersebut memperlihatkan bahwa jutaan warga Gaza masih menghadapi ancaman serius, terutama ketika musim dingin, banjir, keterbatasan air bersih, dan minimnya tempat perlindungan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
red.
