majalahsuaraforum.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik pengemasan ulang beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di kawasan Jakarta Timur. Praktik tersebut diduga merugikan masyarakat karena beras bersubsidi dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
Temuan itu disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X Nomor 46A, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi jajaran kepolisian.
Amran menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius karena beras yang seharusnya tersedia bagi masyarakat dengan harga terjangkau justru diduga dipasarkan sebagai produk premium.
Beras SPHP yang semestinya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram disebut dikemas ulang dan ditawarkan dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.
“Ini kalau ada hukuman terberat, ini pantas dihukum terberat. Seandainya memungkinkan hukuman mati, hukuman mati pantas ini untuk orang seperti ini,” kata Amran di lokasi sidak.
Menurut Amran, laporan awal menyebutkan jumlah barang bukti mencapai sekitar 600 ton. Namun, ia menduga volume beras yang terkait dengan praktik tersebut sebenarnya bisa mencapai ribuan ton. Karena itu, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan jumlah dan cakupan perkara.
Ia mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Polres Metro Jakarta Timur dan Kabaintelkam, dalam mengungkap dugaan penyimpangan distribusi beras bersubsidi tersebut.
Amran juga meminta aparat penegak hukum menelusuri jaringan yang terlibat hingga ke akar-akarnya. Seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diminta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pegawai Bulog dan Kementan Terancam Sanksi
Amran menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan pegawai Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian yang terlibat dalam praktik tersebut. Ia menyatakan pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan dan diproses secara hukum.
Berdasarkan dugaan sementara, pelaku memperoleh beras SPHP, kemudian mengemasnya kembali untuk dipasarkan sebagai beras premium. Cara tersebut diduga digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual.
Penyidik masih mendalami apakah beras bersubsidi itu dicampur dengan jenis beras lain atau hanya dikemas ulang sebelum diedarkan ke pasar.
Selain itu, muncul dugaan bahwa beras tersebut diambil dari gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading. Namun, informasi mengenai asal beras dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih harus dipastikan melalui proses penyelidikan.
Amran menilai praktik semacam ini berpotensi mengganggu stabilitas harga beras. Penjualan komoditas bersubsidi dengan label premium dapat merugikan konsumen sekaligus menghambat tujuan program pemerintah dalam menyediakan beras dengan harga terjangkau.
Karena itu, ia meminta penelusuran dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi, mulai dari sumber pasokan hingga pihak yang memasarkan beras tersebut.
Dalam sidak tersebut, tim menemukan area pengemasan, tumpukan beras, serta kendaraan yang diduga disiapkan untuk mengangkut dan mendistribusikan beras yang menjadi objek pemeriksaan.
Amran menyebut pengungkapan kasus tersebut menjadi perhatian penting di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kita ini berjibaku tidak tidur siang-malam, dicaci-maki, sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan pada saat kondisi dunia krisis pangan energi dan air,” kata Amran.
Hingga saat ini, kepolisian masih perlu mendalami keseluruhan dugaan praktik tersebut, termasuk jumlah beras yang terlibat, pola pengemasan ulang, asal pasokan, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah diharapkan dapat melindungi konsumen, menjaga distribusi beras bersubsidi tetap sesuai peruntukannya, dan mencegah penyalahgunaan program stabilisasi pangan.
dw.
