Home / Nasional / BGN Siapkan Penutupan Dapur SPPG yang Dinilai Tak Mampu Bekerja Sama

BGN Siapkan Penutupan Dapur SPPG yang Dinilai Tak Mampu Bekerja Sama

majalahsuaraforum.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan tegas kepada pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak mampu menjalin kerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN menyatakan dapur SPPG yang tidak dapat menjalankan kerja sama sesuai ketentuan berpotensi dihentikan operasionalnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono saat berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026).

Penegasan itu muncul ketika sejumlah pengelola dapur SPPG menyampaikan keluhan mengenai kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk memastikan makanan dalam program MBG memenuhi aspek keamanan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.

Sebelumnya, sejumlah pengelola dapur SPPG disebut telah mengusulkan penyediaan alat tes yang menyerupai rapid test. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan bakteri dalam makanan sebelum menu MBG didistribusikan.

Selain itu, terdapat pula permintaan terhadap peralatan sinar ultraviolet yang digunakan dalam proses pencucian ompreng. Namun, sejumlah kebutuhan peralatan yang diajukan tersebut disebut belum seluruhnya terpenuhi.

Menanggapi persoalan tersebut, Trenggono mengatakan BGN telah menetapkan aturan mengenai pola hubungan kerja antara yayasan atau mitra dengan dapur SPPG.

Menurutnya, pengelola dapur yang berada di bawah yayasan maupun mitra harus dapat menjalankan kerja sama secara baik dengan BGN.

“Apabila ada yayasan dan mitra yang sudah tidak bisa bekerja sama dengan baik, ya sudah, kita tutup dapurnya,” tegas Trenggono menanggapi keluhan kepala dapur SPPG yang sebelumnya mencuat di rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Batang, Sabtu (26/9/2026).

Trenggono menjelaskan BGN juga telah menyediakan portal yang dapat digunakan yayasan dan mitra untuk mengatur serta menjalankan kerja sama terkait pengelolaan SPPG.

Ia menyebut terdapat sejumlah yayasan maupun mitra yang tidak mencapai kesepakatan dengan BGN. Terhadap pihak-pihak tersebut, BGN telah mengambil tindakan berupa penutupan dapur.

“Kemarin kita sudah sampaikan, kita buka suatu portal, yayasan dan mitra. Ada beberapa yayasan dan mitra yang tidak sepakat, kita tutup,” ujarnya.

Menurut Trenggono, hubungan kerja yang baik antara BGN dengan yayasan maupun mitra menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan makanan yang diproduksi oleh dapur SPPG memenuhi standar yang telah ditentukan.

Ia mempertanyakan bagaimana pengelola dapat menghasilkan makanan yang baik apabila hubungan kerja sama dengan BGN tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Bagaimana dia mau menyiapkan makanan yang baik, kalau dia tidak ada kerja sama yang baik?” terangnya.

Pernyataan Wakil Kepala BGN tersebut disampaikan ketika lembaga itu tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang.

Dalam kasus tersebut, BGN sebelumnya telah menyatakan bahwa kepala SPPG Bawang dicopot dari jabatannya. Operasional dapur SPPG tersebut juga dihentikan sementara.

BGN masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta proses investigasi untuk menentukan langkah berikutnya terhadap dapur SPPG yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga Sabtu (26/9/2026) pukul 07.00 WIB, jumlah kasus dugaan keracunan akibat program MBG tercatat sebanyak 589 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 127 orang masih mendapatkan perawatan. Kemudian 381 orang menjalani rawat jalan, sedangkan 180 orang lainnya tercatat telah dirujuk.

Kasus dugaan keracunan MBG di Batang kembali menjadi perhatian terhadap aspek pengawasan keamanan pangan di tingkat dapur SPPG.

Salah satu hal yang turut menjadi sorotan adalah ketersediaan fasilitas dan peralatan yang dapat digunakan untuk memastikan makanan dalam program MBG berada dalam kondisi aman sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Evaluasi terhadap pengelolaan dapur SPPG menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh BGN.

Dw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Selamat Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh