majalahsuaraforum.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (21/9/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menjadi salah satu pihak yang turut diamankan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, belasan orang tersebut diamankan di tiga wilayah berbeda. Sebanyak lima orang ditangkap di Jakarta, delapan orang diamankan di Sulawesi Utara, sementara satu orang lainnya ditangkap di Gorontalo.
“Yakni 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut,” kata Budi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
Dalam pelaksanaan OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah. Nilai uang yang ditemukan disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Budi mengatakan, perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Penerimaan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah proyek yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
“Adapun perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut,” ujarnya.
Budi menambahkan, lima orang yang diamankan di Jakarta telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan perkara tersebut.
“Kemudian untuk pihak-pihak lainnya juga dilakukan permintaan keterangan awal di Polres ataupun di Polda setempat,” ucapnya.
KPK memastikan proses pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan masih berlangsung. Penyidik juga masih melakukan pendalaman untuk menentukan konstruksi perkara serta keterlibatan masing-masing pihak dalam dugaan penerimaan yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Sementara itu, pihak-pihak yang diamankan di daerah menjalani permintaan keterangan awal di kepolisian setempat sebelum proses selanjutnya dilakukan oleh KPK.(octa)
