majalahsuaraforum.com – Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui pengembangan budi daya ikan air tawar di berbagai daerah.
Program budi daya ikan darat tematik tersebut ditargetkan dapat diperluas hingga 4.000 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia sepanjang 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menjelaskan, pengembangan budi daya ikan ini memiliki dua tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan ikan konsumsi dalam negeri serta mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto berupa makan bergizi gratis (MBG).
“Program budi daya ikan darat tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendukung salah satu program prioritas presiden, yakni makan bergizi gratis (MBG),” ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bakom RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Qodari, pemerintah telah memulai program tersebut sejak 2025. Pada tahap awal, budi daya dikembangkan di 100 lokasi yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
Perluasan lokasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah. Pemerintah terlebih dahulu melakukan proses pengusulan dan verifikasi lahan sebelum masuk ke tahap produksi hingga pemasaran hasil panen.
“Mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana-prasarana, pelatihan, penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran,” katanya.
Lele dan Nila Jadi Komoditas Prioritas Untuk pengembangan pada 2026, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap dua jenis ikan air tawar, yakni lele dan nila.
Kedua komoditas tersebut dipilih karena dinilai mempunyai sejumlah keunggulan. Lele dan nila relatif mudah dibudidayakan, memiliki waktu pemeliharaan yang tidak terlalu panjang, serta mempunyai permintaan pasar yang cukup tinggi.
Selain itu, kedua jenis ikan tersebut dapat dikembangkan pada lahan yang terbatas sehingga dinilai sesuai untuk diterapkan di berbagai daerah dengan kondisi lahan yang berbeda-beda.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi bioflok dalam proses budi daya. Teknologi tersebut diharapkan dapat membuat kegiatan budi daya lebih efisien sekaligus meningkatkan hasil produksi.
“Teknologi ini dinilai mampu menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pemanfaatan pakan, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendukung praktik budi daya yang lebih ramah lingkungan,” tutur Qodari.
Tidak Hanya Lele dan Nila Meskipun lele dan nila menjadi komoditas utama, pemerintah tidak menutup peluang pengembangan jenis ikan air tawar lainnya.
Komoditas seperti patin, gurami, ikan mas, hingga berbagai jenis ikan air tawar lokal tetap dapat dikembangkan. Pemilihannya akan disesuaikan dengan potensi, kondisi lingkungan, serta karakteristik masing-masing wilayah.
Program tersebut juga tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi ikan. Pemerintah ingin membangun sistem rantai pasok yang mampu menghubungkan pembudi daya secara langsung dengan konsumen maupun berbagai saluran pasar.
Dengan sistem tersebut, hasil panen dari para pembudi daya nantinya dapat diserap melalui berbagai jalur pemasaran.
“Hasil panen nantinya akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada berbagai saluran, termasuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), pasar tradisional, pelaku usaha pengolahan, rumah makan, hingga jaringan ritel,” tandasnya.
Pemerintah berharap pengembangan budi daya ikan darat tematik di ribuan lokasi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produksi ikan nasional.
Di sisi lain, program tersebut juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perluasan sentra budi daya di berbagai daerah dinilai berpotensi membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pembudi daya, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Dengan demikian, pengembangan budi daya ikan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pelaksanaan MBG, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor ekonomi masyarakat di daerah.
Dw.
