majalahsuaraforum.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta aparat penegak hukum menerapkan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara tanpa pengecualian. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas penampilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, yang menurut Hasto tidak mengenakan borgol maupun rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Dalam keterangannya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (26/7/2026), Hasto menilai prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. Ia mengingatkan agar tidak ada perlakuan yang dianggap istimewa terhadap pihak tertentu.
“Dan ini sangat kontras dengan proses penegakan hukum yang terjadi, yang berkaitan dengan mantan Jampidsus, Bapak Febrie. Di mana tadi kami katakan di dalam sambutan, bagaimana warga negara yang oleh konstitusi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, ternyata tidak sama di hadapan penegak hukum,” kata Hasto.
Hasto kemudian menceritakan pengalamannya sendiri ketika menjalani proses hukum. Ia mengaku tetap mengikuti seluruh prosedur yang berlaku, termasuk mengenakan rompi tahanan berwarna oranye serta diborgol, meskipun dirinya merasa menjadi korban kriminalisasi akibat sikap kritis yang disampaikannya setelah Pemilu 2024.
Menurut Hasto, kesan adanya perlakuan yang berbeda dalam proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut dapat memperbesar ketidakpuasan publik, terutama ketika masyarakat juga sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Ini yang akan mempercepat ketidakpuasan itu,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Hasto mengaitkan persoalan tersebut dengan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Menurutnya, salah satu faktor yang mendorong dukungan masyarakat terhadap peristiwa tersebut adalah adanya anggapan bahwa hukum pada masa itu lebih berpihak kepada kelompok tertentu dibandingkan masyarakat luas.
“Kudatuli, mengapa rakyat mendukung? Karena saat itu ketidakpuasan di mana hukum hanya berpihak pada elit, di mana kekuasaan ekonomi hanya dikelola pada kroni-kroni Pak Harto,” tuturnya.
Ia berharap pengalaman sejarah tersebut tidak kembali terulang. Hasto menekankan bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan tanpa perlakuan berbeda terhadap siapa pun agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.
“Jangan sampai pengalaman pahit itu terjadi kembali. Dan kondisi yang ekstrem tersebut menunjukkan bahwa hukum betul-betul tidak berkeadilan,” sebutnya.
Dw.











