majalahsuaraforum.com – PDI Perjuangan (PDIP) memperingati 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli dengan menegaskan bahwa tragedi tersebut menjadi pelajaran penting tentang bahaya pemerintahan yang bersifat otoriter. Dalam peringatan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, partai itu menyatakan bahwa tindakan represif terhadap demokrasi pada akhirnya tidak mampu mengalahkan kekuatan rakyat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan penyerangan terhadap Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang kemudian memicu lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para penyintas, aktivis demokrasi, serta jajaran pengurus partai.
“Karena apa yang terjadi saat itu sangat dahsyat. Kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba membunuh demokrasi, mematikan kemanusiaan, dan mengubur keadilan,” tegas Hasto saat menyampaikan pidato di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Menyampaikan amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hasto menyebut kehancuran kantor partai tiga dekade lalu justru melahirkan semangat perjuangan yang semakin kuat. Menurutnya, berbagai bentuk intimidasi yang terjadi saat itu tidak mampu mematahkan tekad kader untuk terus memperjuangkan demokrasi.
“Gedung ini luluh lantak, berbau amis tumpahan darah para pejuang. Saat itu kita seolah kehilangan harapan. Namun, 30 tahun kemudian, justru dari kehilangan itu lahir semangat dan militansi untuk tidak pernah menyerah menghadapi intimidasi dan tekanan,” ujarnya.
Empat Nilai Perjuangan Dalam pidatonya, Hasto juga memaparkan empat nilai yang disebut sebagai warisan pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, yang hingga kini menjadi pedoman perjuangan PDIP. Keempat nilai tersebut adalah keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran revolusioner.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut melahirkan prinsip Satyam Eva Jayate, yakni keyakinan bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Semangat itu pula yang menjadi landasan lahirnya “Sumpah Rakyat” ketika gelombang perlawanan muncul di kawasan Megaria pada masa peristiwa Kudatuli.
Hasto juga mengingatkan pentingnya bangsa Indonesia terus mengingat berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, seperti tragedi 1965, Talangsari, Trisakti, Semanggi, hingga Kudatuli. Menurutnya, seluruh peristiwa tersebut menjadi pengingat agar penyelenggara negara tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Sebagai penutup, Hasto menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat bertahan selamanya apabila mengabaikan nilai demokrasi dan keadilan.
“Tidak ada kekuasaan yang bersifat abadi. Tidak ada kekuatan otoriter yang langgeng,” pungkasnya.
Dw.
