majalahsuaraforum.com – Sejumlah isu politik dan hukum menjadi perhatian publik sepanjang pekan ini. Perkembangan tersebut mencakup pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria, wacana peleburan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Geologi, hingga agenda Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di India.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat yang dihadiri Prabowo serta penyitaan uang lebih dari Rp1 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan di Lampung.
Berikut sejumlah isu politik dan hukum yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir:
1. RUU Pengaturan Reforma Agraria Resmi Menjadi Usul DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk ditetapkan sebagai RUU usul DPR. Setelah disepakati dalam rapat paripurna, rancangan tersebut akan menjadi salah satu regulasi yang dibahas lebih lanjut untuk kemudian diarahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keputusan tersebut dalam sidang paripurna DPR pada Selasa (8/9/2026).
Dalam sidang tersebut, Dasco meminta pandangan dan persetujuan dari seluruh fraksi DPR atas usulan Badan Legislasi (Baleg) agar RUU Pengaturan Reforma Agraria ditetapkan sebagai RUU usul DPR.
Seluruh fraksi kemudian menyatakan persetujuannya terhadap usulan tersebut.
“Apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Dasco yang dijawab, “Setuju.”
Dengan persetujuan tersebut, RUU Pengaturan Reforma Agraria secara resmi masuk dalam daftar RUU yang diusulkan DPR untuk diproses lebih lanjut.
2. Wacana Peleburan BNPB dan Badan Geologi Diminta Dikaji
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu terhadap usulan peleburan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Geologi.
Menurut Puan, kajian diperlukan untuk memastikan apakah penggabungan kedua lembaga tersebut memang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut nantinya benar-benar dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan bencana.
“Kami meminta itu untuk dikaji dahulu apakah itu diperlukan karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” katanya kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Selasa (8/9/2026).
Puan mengatakan DPR pada prinsipnya dapat mendukung rencana tersebut apabila hasil kajian pemerintah menunjukkan bahwa peleburan BNPB dan Badan Geologi mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.
Namun, perbedaan tugas dan fungsi kedua lembaga menjadi salah satu aspek yang menurutnya harus diperhatikan sebelum keputusan mengenai peleburan diambil.
3. Prabowo Kenang Masa Pendidikan Bersama SBY di Akmil
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus perayaan ulang tahun ke-77 Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Acara tersebut berlangsung di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Rabu (9/9/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengenang masa ketika dirinya bersama SBY menjalani pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil), Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.
Prabowo kemudian melontarkan pernyataan bernada gurauan ketika membandingkan dirinya dengan SBY semasa menjadi taruna.
“Memang dari awal, sudah kelihatan bahwa Pak SBY memang taruna yang terbaik, tetapi Prabowo Subianto taruna yang bisa diperbaiki,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat mengenang perjalanan panjang dirinya bersama SBY yang berawal dari masa pendidikan di lingkungan Akademi Militer.
4. Kejagung Sita Uang Lebih dari Rp1 Triliun dalam Kasus Kawasan Hutan Lampung
Kejaksaan Agung menyita uang dengan nilai lebih dari Rp1 triliun dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan.
Kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI di wilayah PT Inhutani V Provinsi Lampung.
Total uang yang disita mencapai Rp1.003.184.000.000 serta uang dalam mata uang Amerika Serikat sebesar US$166.000.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan dari PT PSMI melalui salah satu pegawainya yang berinisial PRL.
“Uang yang di depan ini sebesar Rp 1.003.184.000.000 dan US$ 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL, yaitu pegawai PT PSMI,” kata Saiful dalam konferensi pers di Kejagung.
Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan Kejagung untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan kawasan hutan di Lampung.
5. Prabowo Hadiri KTT BRICS di New Delhi
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, pada Sabtu (12/9/2026) dan Minggu (13/9/2026).
Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama multilateral sekaligus mendorong terciptanya perekonomian global yang lebih inklusif.
Prabowo tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 22.00 waktu setempat.
Kedatangan Presiden disambut sejumlah pejabat India dan perwakilan Indonesia. Mereka antara lain Menteri Negara Urusan Batu Bara dan Pertambangan India Shri Satish Chandra Dubey, KUAI KBRI New Delhi Yudho Sasongko, Atase Pertahanan RI di India Brigjen TNI (Mar) Burhanudin, Komandan AFS Palam Brigjen Rishabh Mittal, serta Additional Secretary (South) Kementerian Luar Negeri India Prashant Agrawal.
Dalam agenda KTT BRICS tersebut, Indonesia membawa komitmen untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota serta mendorong sistem ekonomi dunia yang memberikan ruang lebih besar kepada negara-negara berkembang.
Kehadiran Indonesia juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk ikut mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif.
Melalui keterlibatan di BRICS, Indonesia berupaya memperluas kerja sama multilateral sekaligus memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik global.
Dw.
