majalahsuaraforum.com – Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, kini kembali dapat dilalui berkat semangat persatuan dan kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Jembatan ini menjadi simbol nyata ketangguhan warga yang tidak berhenti berusaha memulihkan akses vital mereka, sekaligus menggambarkan tantangan pemulihan infrastruktur pascabencana yang memakan waktu cukup lama.
Jembatan yang terletak di kawasan Tajuk Enang-Enang pada jalur nasional penghubung Bireuen–Takengon ini rusak parah diterjang banjir bandang dan longsor besar pada akhir November 2025. Luapan air sungai menghanyutkan sebagian struktur jembatan, sementara tumpukan material tanah dan bebatuan menimbun badan jalan hingga akses benar-benar terputus.
Jalur Urat Nadi Perekonomian Terhambat Kerusakan tersebut tidak sekadar memutus jalan, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalur ini merupakan satu-satunya akses utama yang menghubungkan Bener Meriah dengan Kabupaten Bireuen, sekaligus menjadi jalur distribusi hasil pertanian dari dataran tinggi Gayo menuju wilayah pesisir. Akibat terputusnya akses, sejumlah kecamatan sempat terisolasi, dan pengiriman logistik harus dialihkan lewat jalur jauh maupun melalui Bandara Rembele.
Pada akhir Desember 2025, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa dari 16 jembatan nasional yang rusak di Aceh, sebanyak 12 jembatan sudah berfungsi kembali dengan struktur darurat. Namun, Jembatan Enang-Enang masih menjadi salah satu dari tiga jembatan yang belum tersambung secara permanen, sehingga warga terpaksa menempuh jalan alternatif yang jauh lebih jauh dan berisiko.
Memasuki tahun 2026, kondisi belum menunjukkan perubahan berarti. Warga harus terus berputar jalan, menghadapi akses yang sulit, serta risiko keselamatan karena tanah dan badan jalan di sekitar lokasi belum stabil.
Gerakan Swadaya Masyarakat Menggantikan Keterlambatan Penanganan Tujuh bulan berlalu tanpa ada perbaikan permanen, masyarakat akhirnya bergerak sendiri. Mereka menggalang dana patungan, menyewa alat berat, dan bekerja bahu-membahu membuka kembali akses tersebut.
Keterlambatan penanganan ini sempat memicu kritik keras. Pada 1 Juni 2026, Himpunan Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bener Meriah di Banda Aceh menilai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh terlambat dalam menanggulangi kerusakan tersebut.
“Masyarakat harus berjuang sendiri membuka kembali akses yang menjadi urat nadi perekonomian mereka,” ujar Sekretaris Umum HPBM Banda Aceh Rifki Hasan Gayo.
Di tengah ketidakpastian, tokoh masyarakat Sahrial Abadi tampil menjadi penggerak utama penggalangan dana. Dukungan datang dari warga lokal, perantau, hingga dermawan lainnya karena jalan ini sangat dibutuhkan untuk mengangkut hasil kebun dan aktivitas sehari-hari.
Polemik Penanganan dan Kepastian Rencana Pembangunan Polemik kembali mencuat ketika BPJN Aceh menyampaikan bahwa pembangunan jembatan permanen baru akan dimulai pada tahun 2027. Pelaksana Tugas Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini menjelaskan hal ini dikarenakan lokasi berada di lereng gunung dengan kondisi tanah yang belum stabil, sehingga memerlukan kajian teknis yang matang.
Kemudian pada 22 Juni 2026, pihak BPJN sempat meminta aktivitas pembangunan swadaya dihentikan demi alasan keselamatan, yang sempat memicu reaksi protes warga. Menanggapi hal ini, pada 25 Juni 2026 Zulkarnaini memperjelas bahwa pemerintah tidak bermaksud menutup akses sepenuhnya, melainkan hanya mengimbau kendaraan bertonase besar tidak melintas demi keselamatan struktur. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, dan memastikan pejalan kaki serta kendaraan kecil tetap diperbolehkan lewat.
Akhirnya Terbuka Kembali Berkat Dana Patungan Rp 1,08 Miliar Setelah berbagai dinamika, upaya gotong royong warga akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis, 2 Juli 2026, Jalan dan Jembatan Enang-Enang resmi dibuka kembali. Peresmian sederhana namun penuh haru ditandai dengan pemotongan pita bersama ulama Aceh Tengku Muhammad Yusuf Nasir atau yang akrab disapa Abiya Jeunib, dilanjutkan doa dan lantunan selawat.
Dana swadaya yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,081 miliar. Sebanyak Rp 526 juta digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, sedangkan Rp 555 juta lainnya dialokasikan untuk pembangunan dinding penahan tanah, fasilitas umum, serta penyempurnaan kawasan sekitar. Sahrial Abadi menegaskan seluruh penggunaan dana akan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Saat ini, BPJN Aceh telah melakukan perkuatan sementara dengan metode penopang, dan jembatan hanya boleh dilalui pejalan kaki, sepeda motor, serta kendaraan roda empat dengan muatan maksimal lima ton pada siang hari. Kendaraan berat dan truk masih dilarang melintas.
Sementara itu, perencanaan teknis untuk pembangunan jembatan permanen kini dipercepat dimulai tahun ini, dengan target pelaksanaan fisik pada tahun 2027 sesuai arahan Kementerian PUPR. Selama masa transisi, pihak berwenang terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatur lalu lintas dan memantau keselamatan lokasi.
Dw.
