majalahsuaraforum.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperkuat sinergi dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkotika. Desakan tersebut disampaikan menyusul gugurnya seorang anggota kepolisian saat operasi penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Menurut Nasir, insiden tersebut menjadi bukti bahwa jaringan narkotika kini telah berkembang menjadi sindikat terorganisasi yang tidak hanya menjalankan bisnis ilegal, tetapi juga siap melakukan perlawanan bersenjata terhadap aparat penegak hukum.
“Sudah lama DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa peredaran gelap narkoba bukan lagi sebagai bisnis semata, tapi sudah menjadi sindikat untuk menghancurkan masa depan anak bangsa,” kata Nasir, di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
Ia menambahkan, sindikat narkotika diduga memiliki akses terhadap senjata ilegal yang digunakan untuk melindungi jaringan mereka ketika berhadapan dengan aparat.
“Sindikat ini juga mendapatkan senjata secara ilegal untuk melindungi diri mereka jika berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum. Boleh jadi senjata ilegal itu produk pabrik atau juga hasil rakitan,” ujarnya.
Nasir menilai kondisi tersebut harus direspons melalui operasi terpadu yang melibatkan BNN dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri agar pemberantasan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar seluruh jaringan hingga ke akar-akarnya.
“Kami mendesak pemerintah agar BNN dan Dirtipidnarkoba Mabes Polri segera bergerak dan bertindak bersama untuk menggulung habis sindikat peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Nasir.
Selain mendorong penguatan operasi pemberantasan narkotika, Nasir turut menyampaikan belasungkawa atas gugurnya anggota Polri dalam tugas tersebut. Ia juga menyoroti masih adanya personel kepolisian yang belum ditemukan setelah operasi berlangsung.
Menurutnya, peristiwa itu menjadi pengingat penting bahwa setiap operasi penegakan hukum berisiko tinggi harus disertai sistem perlindungan yang maksimal bagi personel di lapangan.
“Kepada pimpinan Polri di semua wilayah, kami juga mengharapkan agar ada perlindungan yang maksimal kepada anggota Polri saat melakukan tugas penegakan hukum,” tuturnya.
Sebelumnya, Aipda Yudhi Perdana Putra gugur saat memimpin penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, pada Kamis (2/7/2026) dini hari.
Operasi tersebut bermula dari penangkapan seorang terduga pelaku tindak pidana narkotika. Situasi kemudian berubah menjadi ricuh setelah keluarga terduga pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Kericuhan semakin meluas ketika sejumlah warga ikut mendatangi lokasi hingga terjadi bentrokan dengan aparat.
Dalam kejadian tersebut, Aipda Yudhi meninggal dunia saat menjalankan tugas. Sementara itu, dua anggota Polri lainnya, Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, sempat dilaporkan hilang pascaoperasi.
Menanggapi insiden tersebut, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada jajaran kepolisian di Kalimantan Tengah, baik dalam proses pencarian personel, pengamanan wilayah, maupun pengungkapan jaringan narkotika dan pelaku penyerangan terhadap aparat.
“Kami akan melakukan back up penuh terhadap jajaran di lapangan, baik dalam proses pencarian anggota yang masih belum ditemukan, pengamanan wilayah, maupun pengungkapan tuntas jaringan narkotika dan pelaku penyerangan terhadap anggota Polri,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Hil.
