majalahsuaraforum.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) tidak mempermainkan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani. Pemerintah menilai terdapat kejanggalan karena harga TBS di tingkat petani sempat mengalami penurunan, sementara harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat justru mengalami kenaikan.
Amran mengungkapkan bahwa persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden mempertanyakan alasan turunnya harga TBS di tengah kondisi pasar global yang seharusnya mendukung kenaikan harga bagi petani sawit.
“Pak Presiden menelepon dan bertanya kenapa terjadi penurunan harga TBS. Saya sampaikan bahwa ini anomali,” kata Amran usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Untuk menelusuri penyebabnya, pemerintah mengumpulkan sekitar 700 pelaku usaha sawit dari berbagai daerah. Dari hasil evaluasi terhadap sekitar 1.900 PKS yang beroperasi di Indonesia, ditemukan ratusan perusahaan yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS meskipun harga CPO internasional meningkat.
Amran menilai kondisi tersebut tidak wajar karena petani seharusnya turut menikmati dampak positif kenaikan harga komoditas global.
“Harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10 persen, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan praktik yang berpotensi merugikan petani sawit. Menurut data Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 15 juta petani plasma sawit di Indonesia. Jika dihitung bersama anggota keluarganya, sekitar 30 juta jiwa menggantungkan penghidupan pada sektor perkebunan sawit.
Karena itu, pemerintah memastikan kebijakan di sektor sawit harus berpihak kepada petani sebagai pelaku utama dalam rantai produksi.
“Nah ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat,” ujar Amran.
Sebagai langkah pengawasan, Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat kepada Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri. Surat tersebut juga ditembuskan kepada para Kapolda dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di wilayah sentra perkebunan sawit agar dugaan penyimpangan harga dapat ditindaklanjuti.
Menurut Amran, langkah pengawasan tersebut mulai menunjukkan hasil. Dari sebelumnya terdapat 274 PKS yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS, kini jumlahnya berkurang menjadi sekitar 100 perusahaan.
“Dari 1.900 PKS, yang belum menaikkan harga sekarang tinggal sekitar 100. Kurang lebih 90 persen sudah kembali seperti semula,” katanya.
Pemerintah optimistis harga TBS akan kembali pulih dalam waktu dekat. Selain itu, kebijakan ekspor satu pintu yang tengah disiapkan diyakini dapat memberikan kepastian harga yang lebih baik bagi petani sawit ke depan.
“Kami yakin, satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali dan Insyaallah ke depan dengan satu pintu, harga TBS akan semakin baik,” lanjut Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengingatkan para importir komoditas pangan, termasuk kedelai, agar tidak memanfaatkan kondisi global untuk menaikkan harga secara berlebihan. Pemerintah menegaskan siap memberikan sanksi administratif berupa penghentian izin impor bagi perusahaan yang terbukti mengambil keuntungan secara tidak wajar.
“Kami ingin ada empati kepada masyarakat. Kalau ada yang menaikkan harga semena-mena, izin impornya tidak keluar tahun berikutnya,” tutup Amran.
Pemerintah berharap pengawasan terhadap harga TBS dan komoditas pangan lainnya dapat menjaga kesejahteraan petani, memperkuat stabilitas pangan nasional, serta memastikan manfaat kenaikan harga komoditas global dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Lan.
