majalahsuaraforum.com – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengembangan desa wisata dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2027. Menurut DPR, sektor desa wisata telah terbukti memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.
Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan rencana anggaran Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI. Sejumlah anggota dewan menilai porsi anggaran yang selama ini diberikan kepada program desa wisata masih belum sebanding dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, menegaskan bahwa pengembangan desa wisata harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sektor pariwisata nasional.
“Kan selalu saya sampaikan di sini bahwasannya desa wisata ya sudah harga mati, tapi Ibu juga menganggarkan di sini sangat kecil sekali desa wisata itu,” kata Rico Sia, dalam siaran live streaming TVR Parlemen, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut politikus Partai NasDem tersebut, banyak contoh keberhasilan desa wisata yang mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat secara signifikan setelah memperoleh dukungan dan pendampingan dari pemerintah.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Desa Wisata Ponggok yang kini berkembang menjadi destinasi unggulan dan menghasilkan pendapatan miliaran rupiah setiap tahun.
“Itu satu desa bisa menghasilkan Rp12,5 miliar sekarang ini per tahun. Dari sesuatu yang tadinya desa miskin, desa susah, sehingga diberikan bantuan bisa seperti itu,” ujarnya.
Dinilai Efektif Tingkatkan Kesejahteraan Warga Rico menilai program desa wisata merupakan salah satu instrumen pembangunan yang efektif karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa membutuhkan investasi yang terlalu besar dibandingkan sektor lainnya.
Melalui pengelolaan potensi wisata lokal, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, mulai dari sektor kuliner, penginapan, kerajinan tangan, hingga jasa wisata lainnya.
Karena itu, DPR meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan desa wisata melalui peningkatan anggaran pada tahun mendatang.
Selain membantu pembangunan infrastruktur pendukung, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pelatihan sumber daya manusia, promosi destinasi, serta penguatan kelembagaan pengelola wisata di daerah.
DPR Dukung Tambahan Anggaran Kementerian Pariwisata Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,99 triliun.
DPR menilai sektor pariwisata memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Oleh sebab itu, Kementerian Pariwisata didorong untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran tambahan kepada pemerintah pusat agar berbagai program strategis dapat berjalan secara optimal.
Diminta Berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas Selain memberikan dukungan terhadap tambahan anggaran, Komisi VII DPR RI juga meminta Kementerian Pariwisata untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan pendanaan sektor pariwisata dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2027.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, DPR berharap pengembangan destinasi wisata, khususnya desa wisata, dapat terus diperluas sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Komisi VII meyakini bahwa investasi pada sektor desa wisata bukan hanya mendukung pertumbuhan industri pariwisata, tetapi juga menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dw.
