majalahsuaraforum.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa keterlibatan TNI AD dalam berbagai proyek pembangunan nasional bukan untuk mengambil peran kementerian maupun sektor swasta. Menurutnya, TNI hadir untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit dilaksanakan pihak lain, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Maruli menjelaskan bahwa banyak program pembangunan di daerah terpencil menghadapi tantangan besar dari sisi akses, transportasi, hingga biaya operasional. Dalam kondisi seperti itu, TNI AD berfungsi sebagai pelaksana cadangan yang membantu memastikan pembangunan tetap berjalan.
“Misalnya daerah 3T, di pulau-pulau ya. Karena nilai project-nya nggak besar, tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa. Nah, nanti sebentar lagi ada kegiatan kita di pulau-pulau terluar, nanti kita coba,” kata Maruli usai rapat dengan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu.
TNI Tidak Mengambil Proyek yang Masih Bisa Dikerjakan Swasta Menurut Maruli, proyek-proyek dengan nilai anggaran relatif kecil namun berada di lokasi yang sangat sulit dijangkau sering kali tidak diminati kontraktor swasta. Biaya distribusi material, mobilisasi tenaga kerja, dan kebutuhan logistik yang tinggi membuat pelaksanaan proyek menjadi tidak ekonomis.
Ia mencontohkan proyek senilai sekitar Rp200 juta di daerah terpencil seperti Pulau Nias. Meski nilainya tidak besar, tantangan pelaksanaannya sangat tinggi sehingga membutuhkan dukungan khusus.
Karena itu, TNI AD baru akan turun tangan ketika proyek tersebut tidak dapat dijalankan oleh pihak lain.
“Jadi bukannya project itu diambil duluan oleh TNI tapi yang tidak bisa dilakukan baru kita TNI lakukan,” kata Maruli.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa TNI AD tidak bersaing dengan kementerian maupun pelaku usaha dalam pelaksanaan proyek pembangunan, melainkan melengkapi upaya pemerintah di wilayah yang menghadapi hambatan geografis dan logistik.
Laporkan Berbagai Program Strategis kepada Presiden Belakangan ini, TNI AD aktif mendukung sejumlah program strategis pemerintah yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026), Maruli melaporkan perkembangan berbagai program yang sedang dijalankan TNI di berbagai daerah.
Program-program tersebut mencakup penyediaan akses listrik, pembangunan infrastruktur penghubung, hingga penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan layanan dasar.
Program Listrik Papua Jangkau Ratusan Desa Salah satu capaian yang disampaikan adalah perkembangan program elektrifikasi di wilayah pegunungan Papua. Hingga pertengahan 2026, program tersebut disebut telah berhasil menjangkau lebih dari 200 desa yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses listrik.
Kehadiran jaringan listrik di daerah terpencil dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Jembatan Gantung Garuda Hampir Capai 2.000 Titik Selain program listrik, TNI AD juga terus melanjutkan pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa yang terpisah oleh sungai, jurang, maupun medan berat lainnya.
Menurut laporan yang disampaikan kepada Presiden, jumlah pembangunan jembatan tersebut kini telah mendekati 2.000 titik di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mempercepat distribusi barang dan layanan publik.
Program Air Bersih Beri Manfaat bagi Satu Juta Warga TNI AD juga mengembangkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di berbagai daerah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan sarana air bersih tersebut disebut hampir mencapai 2.000 lokasi. Program itu diperkirakan telah memberikan manfaat langsung kepada sekitar satu juta masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui berbagai program tersebut, TNI AD menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis tinggi dan belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pembangunan reguler pemerintah.
Hil.
