majalahsuaraforum.com- Polemik mengenai pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” mendapat tanggapan langsung dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan resmi untuk melarang kegiatan pemutaran maupun nonton bareng film tersebut.
Menurut Yusril, sejumlah kejadian penghentian pemutaran film di beberapa daerah tidak dapat disimpulkan sebagai bentuk pelarangan yang terorganisasi oleh pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum.
Ia menjelaskan bahwa situasi di setiap lokasi berbeda-beda. Bahkan, beberapa kampus di Indonesia tetap dapat menyelenggarakan pemutaran film tersebut tanpa hambatan.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Yusril menilai jika memang ada kebijakan pelarangan resmi dari pemerintah, maka pola penghentian kegiatan akan terjadi secara seragam dan terkoordinasi di berbagai daerah.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujarnya.
Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diketahui mengangkat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Isi film tersebut menyoroti persoalan kerusakan lingkungan, hak ulayat masyarakat adat Papua, serta dampak pembangunan terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.
Menanggapi substansi film itu, Yusril mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Meski demikian, ia mengakui bahwa judul dan beberapa narasi dalam film tersebut memang memiliki kesan provokatif.
“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing hanya karena judul film yang dinilai kontroversial. Yusril justru mendorong masyarakat untuk menonton dan mendiskusikan isi film secara terbuka agar ruang dialog publik tetap sehat.
“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusril menilai pemerintah juga perlu membuka diri terhadap kritik yang disampaikan masyarakat melalui karya dokumenter maupun diskusi publik.
Menurutnya, kritik yang muncul bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” ungkap Yusril menambahkan.
Octa.
