majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah melakukan sinkronisasi penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dilakukan agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Arahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu dan melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin, Presiden memberikan perhatian serius terhadap efektivitas distribusi bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin.
Pemerintah menilai penggunaan data terpadu sangat penting untuk menghindari kesalahan penerima bantuan serta memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih efektif. Dengan sistem data yang terintegrasi, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih akurat dan merata.
Selain memperbaiki sistem penyaluran bansos, pemerintah juga menargetkan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. Sebanyak 88 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai wilayah prioritas yang akan mendapatkan perhatian khusus dari lintas kementerian dan lembaga.
Cak Imin menjelaskan, berbagai program pemerintah nantinya akan dipusatkan di daerah-daerah tersebut agar penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah bahkan menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga mencapai nol persen pada tahun 2026.
Tidak hanya bantuan sosial, pemerintah juga akan memperbaiki skema penyaluran subsidi energi supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Cak Imin, sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam mencapai target tersebut. Pemerintah optimistis penguatan perlindungan sosial berbasis data yang akurat mampu mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” pungkasnya.
Lan.
