majalahsuaraforum.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengecam keras serangan militer Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI dan melukai lima lainnya. Ia menilai insiden tersebut harus menjadi momentum penting bagi dunia internasional untuk bertindak lebih tegas.
Dalam keterangannya, Said menyampaikan rasa duka cita mendalam atas para prajurit yang menjadi korban saat menjalankan misi perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini mencerminkan sikap Israel yang dinilai mengabaikan hukum internasional.
“Kita berduka atas 8 korban prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian atas nama PBB di Lebanon. Tiga prajurit kita meninggal dan lima orang mengalami luka luka,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Ia juga menyoroti tindakan militer Israel yang dinilai semakin menunjukkan sikap di atas hukum internasional.
“Aksi penyerangan tentara Israel terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan mereka merasa berdiri diatas hukum,” lanjutnya.
Soroti Pola Serangan dan Dugaan Impunitas Menurut Said, serangan terhadap properti dan pasukan perdamaian PBB oleh Israel bukanlah kejadian pertama. Ia mencatat bahwa sejak Oktober 2024 telah terjadi puluhan insiden serupa yang mencerminkan adanya pola berulang.
“Tragedi berulang yang dilakukan oleh Israel ini seolah mendapatkan impunitas. Seperti halnya mereka melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza, Palestina,” ucapnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi melemahkan otoritas lembaga internasional serta mengancam stabilitas global.
Dorong PBB dan Lembaga Internasional Bertindak Nyata Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa insiden yang menewaskan prajurit TNI harus menjadi titik balik bagi PBB dan lembaga internasional lainnya untuk menunjukkan ketegasan. Ia meminta Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, serta Sekretaris Jenderal PBB mengambil langkah konkret terhadap Israel.
“Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB tindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel sebagai pembuktian organisasi ini masih berfungsi,” katanya.
Said juga menyerukan agar Israel diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.
“Tindakan berulang Israel di Libanon dan Gaza bukti nyata atas pelanggaran Piagam PBB dan kejahatan kemanusiaan. Saya menyerukan kepada Dewan HAM PBB dan atau negara negara berdaulat ajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional,” ujarnya.
Tuntut Pertanggungjawaban dan Tekanan Internasional Selain itu, Said menuntut adanya pertanggungjawaban langsung dari Israel atas insiden yang menewaskan prajurit Indonesia tersebut. Ia meminta adanya pengakuan resmi serta proses hukum melalui mekanisme internasional.
“Menuntut pertanggungjawaban langsung Israel atas terbunuhnya 3 prajurit TNI dan 5 lainnya terluka dalam bentuk pengakuan tindakan penyerangan tersebut, permintaan maaf dalam forum resmi di PBB, serta pernyataan siap bertanggungjawab melalui mekanisme peradilan oleh ICC,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong negara-negara di dunia untuk mengambil sikap tegas dengan memutus hubungan diplomatik maupun kerja sama dengan Israel. Ia turut mengapresiasi langkah beberapa negara Eropa yang telah lebih dulu mengambil posisi serupa.
“Keberadaan Israel telah menjadi beban dunia. Saya menyerukan berbagai negara memutuskan hubungan diplomatik dan kerjasama berbagai bidang dengan Israel,” ujarnya.
Desak Implementasi Pengakuan Palestina Dalam pernyataannya, Said juga menyinggung keputusan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Ia mendesak agar keputusan tersebut segera diimplementasikan secara nyata.
“Sekjen dan Dewan Keamanan PBB harus sesegera mungkin melaksanakan keputusan tersebut,” katanya.
Ia menegaskan bahwa langkah konkret dari komunitas internasional sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas PBB sekaligus memastikan keadilan bagi para korban, termasuk prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian.
Dw.
