majalahsuaraforum.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin pelaksanaan Sidang Debottlenecking yang ke-5 yang digelar di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelesaian berbagai hambatan perizinan dan kendala administratif yang dihadapi pelaku usaha di sejumlah sektor industri.
Sidang tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dinilai dapat menghambat kegiatan investasi dan aktivitas industri di Indonesia.
Persoalan Izin Impor Bahan Peledak Dalam agenda pertama sidang, pemerintah membahas permasalahan terkait izin impor bahan peledak berupa ammonium nitrat yang diajukan oleh PT Samator Indogas Tbk.
Bahan tersebut diperlukan sebagai salah satu komponen dalam produksi gas N2O atau gas bius yang dimanfaatkan untuk keperluan medis. Namun, meski barang telah tiba, izin impor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia disebut belum diterbitkan.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan pemerintah akan segera menyelesaikan kendala administrasi tersebut.
“Di mana barangnya sudah datang tapi izin dari perdagangan belum keluar. Tapi itu akan dibereskan dalam waktu singkat. Saya pikir sebelum Senin juga selesai. Nanti kita akan kirim tim ke sana untuk diskusi dengan kementerian perdagangan,” ujar Purbaya usai Sidang Debottlenecking.
Aduan Proses Sertifikasi SNI Agenda berikutnya dalam sidang tersebut membahas pengaduan dari sejumlah perusahaan terkait proses pengurusan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
Terdapat tiga perusahaan yang menyampaikan laporan mengenai persoalan tersebut, yaitu PT Nakshatra Exim International, PT Eleganza Tile Indonesia, serta PT Kairos Indah Sejahtera.
Menurut Purbaya, pihak Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memiliki semangat untuk mempercepat sertifikasi terutama bagi produk yang diproduksi di dalam negeri.
“Yang saya lihat semangat dari perindustrian adalah dia memastikan yang dikasih cepat adalah yang di dalam negeri. Itu satu hal yang bagus sekali saya pikir untuk melindungi juga industri dalam negeri,” kata dia.
Proyek Strategis Nasional di Batam Pada agenda ketiga, sidang membahas pengaduan dari PT Galang Bumi Industri terkait belum terbitnya Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Rekomendasi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Batam serta mempercepat realisasi investasi di kawasan tersebut.
Purbaya menyebut terdapat kemungkinan keterlibatan BP Batam dalam penyelesaian persoalan tersebut, namun pemerintah masih menunggu kejelasan kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
“Kalau BP Batam mau ambil alih ya biar saja, selama mereka mampu. Tapi saya belum clear kebijakannya seperti apa di Kemenko Perekonomian. Makanya saya tanya tadi, sebenarnya kebijakan Anda apa? Mereka minta waktu dua minggu, suruh clear, sehingga kita tidak berlarut-larut,” ucapnya.
“Habis itu kita melangkah ke depan dan memastikan posisi yang kita ambil, yang pemerintah ambil, bisa dijalankan dengan baik,” tambah dia.
Upaya Percepat Realisasi Investasi Melalui Sidang Debottlenecking tersebut, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administratif yang selama ini mengganggu kegiatan investasi maupun operasional industri.
Forum ini juga menjadi sarana koordinasi antar kementerian dan lembaga agar berbagai persoalan perizinan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga aktivitas investasi dan pengembangan industri di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.
Lan.
