majalahsuaraforum.com – Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan seorang perempuan berinisial MS di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, memicu perdebatan mengenai proses penanganan hukumnya. MS yang sebelumnya melaporkan dugaan kekerasan oleh suaminya pada April 2023, kini justru menyandang status tersangka atas laporan balik dari mantan suaminya.
Pihak keluarga mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses hukum tersebut. Namun, kepolisian menegaskan seluruh tahapan telah dijalankan sesuai ketentuan dan bahkan telah diuji melalui mekanisme praperadilan.
Kronologi Laporan Saling Silang Perkara bermula pada 17 April 2023 ketika MS melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polsek Ciputat Timur. Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan untuk penanganan lebih lanjut.
Sehari setelahnya, mantan suami MS melaporkan balik ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan serupa. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tangerang Selatan.
Menurut keterangan keluarga, saat insiden terjadi MS tengah hamil tujuh bulan. Adik MS menyebut kakaknya mengalami pemukulan, penjambakan rambut, kepala dibenturkan ke dashboard mobil, hingga mengalami mimisan. Keluarga menyatakan bukti visum telah dikantongi dan asisten rumah tangga yang menjadi saksi turut diperiksa.
Namun demikian, keluarga mengklaim terdapat kejanggalan dalam proses pemeriksaan. Mereka menuding keterangan dua saksi fakta tidak dicantumkan secara utuh dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, saksi ahli dari pihak MS disebut tidak dimasukkan dalam dokumen pemeriksaan.
Dua saksi fakta juga dikabarkan telah mengirim surat kepada penyidik untuk mencabut atau menganulir keterangan sebelumnya, tetapi hingga kini belum dilakukan pemeriksaan ulang.
“MS selalu kooperatif, tapi kami tidak memahami dasar dua alat bukti yang dianggap cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka,” ujar adik MS dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Penetapan Tersangka dan Praperadilan Pada 6 Oktober 2025, penyidik menetapkan MS sebagai tersangka atas laporan mantan suaminya. Penetapan ini mengejutkan keluarga yang merasa MS adalah korban dalam peristiwa tersebut.
MS kemudian mengajukan praperadilan untuk menggugat status tersangka. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh hakim.
Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wira Graha Setiawan, menegaskan penetapan tersangka telah melalui prosedur yang sah.
“Untuk MS sebagai tersangka, kemarin sudah diajukan praperadilan oleh yang bersangkutan namun hasil dari praperadilan menyatakan penetapan tersangka sah,” katanya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan bahwa terdapat empat laporan polisi yang melibatkan kedua belah pihak. Satu laporan atas nama MS sebagai pelapor telah berjalan hingga tahap persidangan.
Sementara tiga laporan lain yang diajukan oleh mantan suaminya masih berada pada tahap berbeda, mulai dari proses penyelidikan hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan.
Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, Ipda Yudhi Susanto, menyampaikan hal serupa.
“Pada prinsipnya, terkait saudari MS ada laporannya sebagai pelapor dan terlapor. Untuk yang sebagai pelapor sudah ditangani dan perkaranya sudah sidang,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Dugaan Intimidasi dan Bantahan Polisi Di luar pokok perkara, keluarga MS juga menyoroti dugaan intimidasi oleh anggota Unit PPA Polres Tangerang Selatan. Pada 5 Februari 2026, MS disebut menerima pesan singkat saat sedang menghadiri rapat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Pada malam harinya sekitar pukul 21.20 WIB, lima anggota PPA mendatangi rumah kerabat MS di Ciputat. Keluarga mengklaim kedatangan tersebut tidak disertai pemberitahuan resmi maupun surat tugas. Mereka juga mempersoalkan pernyataan salah satu anggota yang disebut menyatakan dengan suara keras bahwa MS adalah tersangka, hingga terdengar warga sekitar.
Akibat rangkaian peristiwa tersebut, keluarga menyebut MS mengalami tekanan psikologis dan trauma mendalam. Saat ini, MS diketahui berstatus orang tua tunggal yang menanggung nafkah dua anaknya.
Menanggapi tudingan intimidasi, AKP Wira Graha Setiawan membantahnya. Ia menyatakan kedatangan anggota dilakukan karena MS dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
“Untuk yang dimaksud intimidasi itu bukan intimidasi. Pada saat proses dua kali pemanggilan, MS tidak hadir. Sesuai prosedur seharusnya kami menerbitkan surat perintah penangkapan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyidik memilih pendekatan persuasif dengan melakukan komunikasi dan mendatangi kediaman MS tanpa langsung menerbitkan surat penangkapan. Saat itu, disepakati bahwa MS akan hadir secara sukarela ke Polres.
Perdebatan Pasal dan Kompleksitas Perkara Keluarga juga mempertanyakan penerapan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Penghapusan KDRT yang mengatur mengenai kekerasan ringan. Mereka berpendapat kondisi MS yang sedang hamil saat kejadian serta adanya bukti visum semestinya menjadi pertimbangan berbeda.
Perkara ini mencerminkan kompleksitas laporan saling silang dalam kasus KDRT. Situasi semacam ini kerap menempatkan kedua pihak sebagai pelapor sekaligus terlapor ketika masing-masing merasa dirugikan.
Saat ini, proses hukum berjalan dalam dua jalur. Laporan MS sebagai pelapor telah memasuki tahap persidangan, sedangkan laporan terhadap dirinya telah berujung pada status tersangka yang dinyatakan sah melalui putusan praperadilan.
Kontroversi pun berkembang bukan hanya soal posisi korban dan pelaku, melainkan juga menyentuh isu transparansi pembuktian, perlindungan terhadap korban, serta batas antara pelaksanaan prosedur hukum dan dugaan tekanan dalam penanganan perkara KDRT.
Hil.











