majalahsuaraforum.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk mengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam waktu dekat. Ia memastikan seluruh jajaran tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia sekaligus membantah kabar yang menyebut adanya rencana pergantian pucuk pimpinan TNI.
“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima [TNI],” ujar Sjafrie.
Di kesempatan yang sama, Sjafrie turut menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ia berharap proses revisi regulasi tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan.
Pembahasan mengenai rencana pembaruan undang-undang itu sebelumnya dilakukan setelah Sjafrie bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
Menurut Sjafrie, UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini sudah cukup lama belum mengalami penyempurnaan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena perkembangan kebutuhan dan dinamika pertahanan nasional terus berubah.
“[Pertemuan ini] adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” kata Sjafrie.
Ia menjelaskan, salah satu materi penting yang perlu diperbarui dalam revisi UU Pertahanan adalah pengaturan mengenai doktrin dan strategi pertahanan negara.
Sjafrie menyoroti strategi pertahanan defensif aktif yang selama ini diterapkan Indonesia. Menurutnya, konsep tersebut belum dicantumkan secara jelas atau tersurat dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.
Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan penyempurnaan regulasi agar kebijakan dan strategi pertahanan nasional memiliki landasan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Sjafrie juga menyebut rencana revisi tersebut telah dikomunikasikan kepada pimpinan DPR dan mendapatkan sambutan positif untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih lanjut.
Dengan demikian, Sjafrie menegaskan bahwa isu pergantian Panglima TNI bukan bagian dari agenda pemerintah saat ini. Sementara itu, perhatian Kementerian Pertahanan diarahkan pada pelaksanaan tugas pertahanan serta penyempurnaan regulasi untuk memperkuat sistem pertahanan nasional.
hil.











